/Aksi Keuangan Berkelanjutan Untuk Maslahah Ammah

Aksi Keuangan Berkelanjutan Untuk Maslahah Ammah

Aksi Keuangan Berkelanjutan Untuk Maslahah Ammah
Oleh: Dr. Hayu Prabowo

Pendahuluan
Saat ini dunia mengalami multi krisis dan selalu dihantui oleh ancaman krisis ekonomi global. Tidak hanya itu, peradaban dunia juga menghadapi dilema serius terkait dengan degradasi sumber alam, sumber daya energi, lingkungan, dan sumber daya pangan. Di tengah krisis sumber daya ini, sejumlah Negara juga tampak masih terjebak dengan krisis finansial. Ancaman perubahan iklim dan pemanasan global kian mengurangi sustainabilitas bumi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Masifnya pola perilaku ekonomi dan kecerobohan umat manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam tak terbarukan kian memperburuk sumber daya lingkungan karena perilaku umat manusia kian tak ramah lingkungan.
Perkataan populer, yang tidak diketahui asalnya, mengatakan keberlanjutan adalah “kita tidak mewarisi bumi dari orang tua kita, kita meminjamnya dari anak-anak kita”. Para ekonom sering mendasarkan pemikiran mereka pada contoh Robinson Crusoe. Pria ini, sendirian di sebuah pulau terpencil, merupakan sistem ekonomi sederhana. Dia mengumpulkan kelapa, menangkap ikan, dan melakukan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk Robinson Crusoe, konsep keberlanjutan tampaknya sederhana. Mengkonsumsi apapun alam menyediakan, namun tidak lebih cepat dari apa yang alam dapat menggantikan. Hal ini menunjukkan keberlanjutan dalam arti mempertahankan cadangan sumber daya alam – termasuk deposit mineral, spesies biologi, keadaan atmosfer, dll.
Choudhury & Hossain mendefinisikan keberlanjutan sebagai kelangsungan keadilan, keseimbangan, moral, etika dan akuisisi materi yang secara bersama membentuk tatanan sosial manusia, pasar, lembaga, dan ekonomi politik global. Istilah keberlanjutan sosio-ekonomi menyampaikan fakta bahwa masyarakat dan ekonomi, keuangan, pemerintahan, lembaga dll., tidak bisa terpisah dari nilai-nilai moral dan etika. Istilah sosio-ekonomi digunakan di sini untuk menekankan bahwa fenomena sosial, memiliki pengertian analitis yang mendalam, mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang merumuskan perilaku serta dinamika sistem sosial. Karakteristik sistem sosial ini menekankan perubahan institusional, instrumen dan kebijakan. Kekuatan sosial dan ekonomi dengan demikian menggabungkan sistem interdisipliner melalui pengalaman manusia dan metodologi analisis sosial dan ekonomi.
Dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, para ulama mengacu ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang relevan untuk menetapkan prinsip dasar yang mengatur hak dan kewajiban pelaku ekonomi mengikuti kerangka maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketentuaan syara’ tentang pensyariatannya.
Maslahah terdiri dari “pertimbangan yang mengamankan manfaat atau mencegah kerusakan tetapi, yang sesuai dengan tujuan (maqashid) Syariah. Setiap tindakan yang menjaga nilai-nilai ini termasuk dalam lingkup maslahah dan apa pun yang melanggar adalah mafsadah (kejahatan), dan tindakan mencegah kejahatan juga merupakan maslahah”. Tujuan syariah terdiri dari lima perlindungan nilai, yaitu: agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta, yang memiliki lingkup dan makna yang sangat luas. Perlindungan lingkungan adalah meliputi semua nilai-nilai ini, misalnya, “agama” memastikan bahwa air yang tersedia untuk ibadah, hidup memastikan bahwa stok pangan yang tersedia untuk semua makhluk di bumi, “kecerdasan” memastikan keanekaragaman hayati tetap ada karena bumi adalah buku ilmiah untuk memahami Allah melalui ciptaan-Nya, “keturunan” memastikan bahwa lingkungan yang baik dan sumber daya alam yang tersedia untuk generasi masa depan, dan “harta” memastikan sumber daya alam untuk maslahah rakyat.

Strategi OJK Keuangan Berkelanjutan Indonesia
Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai mediator pembiayaan pada suatu sistem ekonomi, mempunyai peran penting dan strategis dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Di lain pihak, LJK juga perlu memperhitungkan resiko kredit dan liabilitas kerusakan lingkungan dari kegiatan ekonomi yang dibiayainya akibat terpengaruhnya tingkat kesehatan perusahaan debitur dikarenakan permasalahan lingkungan dalam menjalankan usahanya.
Oleh karena itu LJK perlu melakukan pembiayaan ramah lingkungan menjadi bagian dari strategi bisnisnya, melalui pengembangan manajemen risiko pengelolaan lingkungan dan mengidentifikasi peluang untuk inovatif produk keuangan berorientasi lingkungan. Hal ini akan memaksa industri untuk melakukan investasi ramah lingkungan yang selanjutnya akan menciptakan suatu sistem ekonomi yang tumbuh maju dan berkesinambungan melalui keseimbangan aspek pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.
Keterlibatan regulator keuangan terkait dengan lingkungan sudah dimulai dari 2004. Pada waktu itu kolaborasi Bank Indonesia (BI) dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penilaian Kualitas Aktiva atau Kualitas Aset dimana salah satunya adalah bahwa dalam menilai kualitas aset atau kualitas kredit harus mempertimbangkan 3 faktor: (1) ketepatan pembayaran; (2) kemampuan membayar dan (3) prospek ekonomi dari bisnis yang dibiayai. Faktor-faktor ini yang menentukan kualitas kredit yang dibagi 5 kelas: lancar, dalam perhatian, kurang lancar, diragukan dan macet. Pada faktor ketiga, diantara prospek bisnis yang dilihat adalah kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup diantaranya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper). Jadi dari sisi upaya mematuhi lingkungan hidup bukan merupakan hal yang baru bagi sektor jasa keuangan, khususnya perbankan.
Dengan ditetapkannya UU 32/2009 muncul hal yang terkait insentif/disinsentif serta terminologi baru mengenai “perbankan ramah lingkungan, pasar modal ramah lingkungan dan asuransi ramah lingkungan” yang sebelumnya tidak di sebutkan dalam PBI dibentuk. Untuk menyelaraskan hal tersebut, BI dengan KLH kembali melakukan MoU yang kemudian dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga baru yang lahir melalui UU 21/2011. Tugas OJK mengawasi industri jasa keuangan (perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank). Perbankan diambil dari fungsi yang diawasi BI dilimpahkan pada OJK. Pasar modal yang sebelumnya diawasi oleh Departemen Keuangan dilimpahkan ke OJK. Industri Keuangan Non Bank, seperti: asuransi, multi-finance, pegadaian, dll yang sebelumnya dibawah Depkeu dilimpahkan ke OJK termasuk lembaga keuangan mikro yang sebagian dibawah Kemenkop. Jadi hampir seluruh jasa keuangan dibawah pengawasan OJK dengan total sekitar 19 ribu trilyun aset jasa keuangan Indonesia. Terlihat besar, tapi jumlah Itu sama dengan aset satu bank di Cina yang merupakan salah satu bank terbesar didunia.
Tugas OJK yang kedua, selain mengawasi, adalah melakukan edukasi dan perlindungan usaha. Bagaimana dengan perlindungan LH? Dalam proses pembuatan regulasi yang sebelumya dinamakan “green banking” yang disiapkan di BI pada 2010. Namun karena ada peralihan dari BI ke OJK, maka green banking dipindahkan dari BI ke OJK. Dalam rapat dewan komisioner OJK, diputuskan bahwa lingkup green banking diperluas menjadi seluruh industri jasa keuangan. Implikasinya luar biasa yang mengakibatkan penyelesaiannya mundur hingga 2017 ini dengan ditetapkannya Pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. Hal ini karena pada tahap persiapan harus dibicarakan dengan Pasar Modal, Asuransi, pegadaian. Kalau POJK hanya mengenai perbankan saja, sudah selesai lama, dari transisi 2011 hingga 2017.
Di sisi lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (RPP IELH) yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 55 ayat (4) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ruang lingkup IELH meliputi: perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau disinsentif.
IELH adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. IELH bertujuan untuk mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi, memastikan tersedianya dana bagi upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan untuk memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
IELH ini disusun bertujuan untuk meregulasi 19 bentuk instrumen ekonomi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam penerapannya IELH dan POJK 51/2017 merupakan dua kebijakan sejiwa yang saling melengkapi satu dengan lain. Namun karena urgensinya maka POJK tersebut ditetapkan terlebih dahulu.

Roadmap Kebijakan Keuangan yang Berkelanjutan
Edi Setijawan menyampaikan bahwa sejak 2014 OJK telah menerbitkan Roadmap Keuangan yang berkelanjutan. Beberapa hal yang dibutuhkan untuk pengembangan Keuangan Berkelanjutan telah tercakup dalam rencana kerja strategis keuangan berkelanjutan meliputi tiga area:
1) Peningkatan supply pendanaan ramah lingkungan hidup.
2) Peningkatan demand bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup.
3) Peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.
Rencana strategis tersebut memerlukan regulasi yang jelas terkait dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Fokus aktivitas dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan diterapkan secara bertahap dalam jangka waktu Menengah dan Panjang. Dalam rangka mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK mengenai Keuangan Berkelanjutan (Juli 2017) yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
Dalam rangka mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK mengenai Keuangan Berkelanjutan (Juli 2017) yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
Melalui terbitnya POJK tersebut, diharapkan dapat menjembatani tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan yaitu:
1) menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkanuntuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklimdalam jumlah yang memadai;
2) meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan Hidup yang lebih baik dengancara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan       prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;
3) mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan Hidup,menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber dayaalam; dan
4) mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Referensi
– Choudhury, M. A., & Hossain, M. S. 2008. Computing Reality. Tokyo: Blue Ocean Press.

– Ismawan, I. 1999. Resiko Ekologis di Balik Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Media Pressindo.

– Prabowo, Hayu. 2012. Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup: Adopsi Pemikiran Green Economy. The 1st Islamic Economics and Finance Research Forum 21-22 Nov 2012, UIN Suska Riau.

– Setijawan, Edi. 2017. Roadmap dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Keuangan Berkelanjutan. Pertemuan Pojok Iklim 16 Agustus 2017.

– Obaidullah, M. Undated. Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics And Efficiency. International Journal of Islamic Financial Services, 3(4).