/Deklarasi Banda Aceh 2016 Fasilitasi Pelaksanaan Fatwa MUI
foto-bersama-peserta-akkopsi-css-xvi-lplh-mui

Deklarasi Banda Aceh 2016 Fasilitasi Pelaksanaan Fatwa MUI

Konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVI Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang digelar di Banda Aceh melahirkan Deklarasi Banda Aceh 2016. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen para kepala daerah anggota AKKOPSI untuk mewujudkan kondisi sanitasi yang ideal, sekaligus memenuhi target universal akses pada akhir 2019.

Deklarasi yang ditandatangani oleh seluruh walikota dan bupati anggota AKKOPSI itu turut mengajak peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf untuk penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat kurang mampu.

Fatwa ini lahir untuk meningkatkan peran masyarakat  dalam upaya pembangunan sarana air dan sanitasi secara mandiri berbasis STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ), sesuai strategi pemerintah bidang air dan sanitasi. Pengertian “Berbasis Masyarakat” dalam STBM adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan terkait pendanaan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi secara mandiri.

 Berikut isi Deklarasi Banda Aceh 2016:

 Para kepala daerah anggota AKKOPSI berkomitmen untuk:

  1. Melakukan secara langsung koordinasi dan monitoring rutin berkala terhadap progress pembangunan sanitasi di kabupaten/kota masing-masing secara terpadu, terukur dan sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
  2. Membentuk dan menerapkan kebijakan daerah tentang Gerakan Sanitasi Terpadu untuk memastikan terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan sanitasi terutama dalam upaya mewujudkan sinergi lintas SKPD dan non-SKPD termasuk TNI, pihak swasta, para tokoh dan organisasi keagamaan, serta pihak swasta untuk kesuksesan pembangunan sanitasi di daerah.
  3. Setidak-tidaknya mewujudkan stop prilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, sekaligus meningkatkan kualitas dan peran regulator serta operator layanan air limbah.
  4. Meningkatkan kinerja dan sinergitas regulator dan operator dalam upaya keterpaduan program pengurangan sampah dari sumbernya, mendorong pembentukan dan menjaga keberlangsungan siklus bisnis persampahan di daerah.
  5. Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pembangunan desa maupun dalam pengalokasian dana desa, dan memfasilitasi pelaksanaan fatwa MUI Pusat dalam pemanfaatan dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf produktif untuk penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu.
  6. Mendorong secara aktif pembentukan kebijakan nasional yang terkait dengan SOTK daerah, yang mendukung terjadinya percepatan penyediaan layanan sanitasi, maupun kebijakan nasional yang terkait dengan alokasi APBN serta hibah dari mitra pembangunan bagi percepatan penyediaan layanan sanitasi di daerah.