/Diskusi Publik Pasca dibatalkannya UU nomor 7 tahun 2004 tentang SDA

Diskusi Publik Pasca dibatalkannya UU nomor 7 tahun 2004 tentang SDA

Setelah Mahkamah Konstitusi Membatalkan UU nmor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (UU SDA),  DPR bekerja sama dengan Sekjen DPR  dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KruHA) menyelenggarakan diskusi publik yang mendatangakan narumber yang kompetitif yaitu, Dr. Ir. H. Hayu Susilo Prabowo (Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam MUI),Ir.  Firdaus Ali, M. Sc. (Staf Ahli Menteri Pu Pera RI, Bidang SDA), Prof. DR. Eny Nurbaningsih, S.H., M.Hum (Kepala BPHN), Azhariana Rambe Manalu (Ketua Komnas Perempuan) dan Dr. Wijanto Hadipuro SE., MY. (Pakar UU 7/2004).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan konsepsi suatu negara maritim harus di topang Undang-Undang  tentang  Air. Sebab, sumber daya air merupakan sesuatu yang sangat penting  dan melekat dalam kehidupan manusia. Maka perlu ada UU  untuk mengatur air bersih, air baku serta pengelolaan air.

“Setalah UU nomor  7 tahun 2004 tentang SDA di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), DPR  mengusulkan kembali RUU tentang Air. Sebab air merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan,” kata Fahri di dalam diskusi dengan tema ‘Menuju Kedaulatan Air, Menegakkan Amanat Konstitusi untuk Kesejahteraan Rakyat’di Opsroom, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4).

“Diskusi yang hari ini diselenggarakan diharapkan akan menghasilkan kesimpulan yang fungsional dan produktif untuk pembahan RUU Air ke depan,” harapnya.  Sehingga RUU yang nantinya dihasilkan baik hingga masa depan.

Lebih lanjut, Pimpinan DPR Korkesra itu mengtakan, UU Air harus ada, sebab air merupakan hak semua orang, kesucian dan sumber kehidupan. Jelas dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi, ‘Bumi, air dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’. Hayu Prabowo Ketua Lembaga PLH SDA MUI menegaskan, “bahwa air harus menjadi milik publik tidak boleh dikuasai oleh individu atau swasta, akibatnya air menjadi barang komoditas yang mahal sehingga sulit dijangkau rakyat”.