/Fatwa MUI Pelestarian Satwa Langka no. 4-2014 (Part3)
fatwa-majelis-ulama-indonesia

Fatwa MUI Pelestarian Satwa Langka no. 4-2014 (Part3)

j.   Makalah Dr. Ahmad Yasin Al-Qaralah berjudul “Huquq al-Hayawan wa Dhamanatuha fi al-Fiqh al-Islami” sebagai berikut:

أَثْبَتَ الْفِقْهُ الإِسْلاَمِيُّ لِلْحَيَوَانِ الحَقَّ فِى بَقَاءِ نَوْعِهِ، لِذَلِكَ لاَ يَجُوْزُ قَتْلُهُ أَوْ ذبْحُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْقِرَاضِهِ وَفَنَائِهِ (المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ص.34)

Ketentuan hukum (fikih ) Islam menetapkan bahwa hewan memiliki hak untuk melestarikan spesiesnya. Oleh karena itu, tidak boleh membunuh atau menyembelihnya apabila hal itu menyebabkan kepunahan dan hilangnya spesies.

  1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
  5. Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan Kementerian Kehutanan, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita tentang “Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya Melalui Kearifan Islam” pada 13 Juni 2013 dan 25 Juli 2013, yang antara lain menegaskan bahwa Harimau dan satwa langka lainnya, merupakan makhluk Allah SWT yang menjadi bagian dari ekosistem dan perlu dilindungi habitatnya agar dapat terus memberikan manfaat jasa ekosistem untuk keperluan manusia, serta menyimpulkan perlunya kajian keagamaan guna menunjang aksi-aksi perlindungan dan pelestarian satwa;
  6. Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013, yang antara lain menemukan adanya konflik antara satwa dengan manusia akibat terganggunya habitat satwa sehingga menyimpulkan perlunya suatu gerakan terpadu antara legislatif, yudikatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, ulama dan tokoh masyarakat serta masyarakat dalam mendukung keselarasan dan keseimbangan kehidupan keanekaragaman hayati, termasuk mempertahankan habitatnya  sehingga manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara harmoni;
  7. Hasil Rapat Pendalaman Komisi Fatwa MUI bersama Kementerian Kehutanan, LPLH-MUI, Universitas Nasional dan WWF pada 20 Desember 2013;
  8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 22 Januari 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN             :    FATWA TENTANG PELESTARIAN SATWA LANGKA UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM

Pertama                         :    Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.

Kedua                             :    Ketentuan Hukum

  1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.
  2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
  3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
    1. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
    2. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
    3. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
    4. menjaga keutuhan habitat;
    5. mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
    6. mencegah konflik dengan manusia;
    7. menjaga kesejahteraan hewan (animal welfare).
    8. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    9. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:
      1. menjaga keseimbangan ekosistem;
      2. menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
      3. menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
      4. membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    10. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka  hukumnya haram kecuali ada alasan syar’i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.
    11. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.

Ketiga                            :    Rekomendasi

Pemerintah

  1. Melakukan langkah-langkah perlindungan dan pelestarian satwa langka serta mencegah terjadinya kepunahan dengan berpedoman pada fatwa ini;
  2. Melakukan pengawasan efektif dan peninjauan ulang tata ruang dan rasionalisasi kawasan hutan demi menghindari konflik dengan masyarakat dan memprioritaskan perbaikan fungsi kawasan hutan.
  3. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang merugikan, baik dari segi aspek ekologi, sosial, ekonomi, budaya masyarakat, sejarah maupun kondisi objektif kawasan, dan mengancam kepunahan satwa langka.
  4. Melakukan restorasi lahan kritis dan konservasi hutan yang kolaboratif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
  5. Mendorong lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan satwa langka.
  6. Melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang mengancam kelestarian satwa langka dan pelaku kejahatan di bidang Kehutanan, khususnya pembalakan liar (illegal logging) dan perdagangan satwa illegal (illegal wildlife trade)

Legislatif

  1. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelestarian satwa langka, menjaga ekosistem, serta menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional;
  2. Harmonisasi undang-undang serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang koheren terkait pemanfaatan lahan yang dibebani fungsi sebagai hutan.

Pemerintah Daerah

  1. Mencegah terjadinya penguasaaan lahan di dalam kawasan hutan melalui pengawasan praktek legalisasi keberadaan pemukiman, perkebunan, pertambangan serta pembangunan infrakstruktur di dalam kawasan hutan.
  2. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Pelaku Usaha

  1. Menjalankan praktek usaha yang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya satwa dan habitatnya;
  2. Menaati seluruh ketentuan perizinan;
  3. Berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan, pembentukan kelompok peduli satwa langka serta pemulihan populasi dan habitat satwa langka, khususnya di tempat perusahaan beroperasi.

Tokoh Agama

  1. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya pelestarian satwa langka.
  2. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan “Dai Lingkungan Hidup” guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dan konservasi satwa langka.

Masyarakat

  1. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem;
  2. Berperan aktif dalam upaya pelestarian satwa, termasuk penanganan konflik satwa liar di daerahnya baik secara langsung (dengan pembentukan kelompok peduli satwa atau tim penanganan konflik satwa di daerahnya) maupun secara tidak langsung (dengan mendukung tindakan aparat yang berwenang).

Keempat                        :    Ketentuan Penutup

  1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
  2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di   :  Jakarta

Pada tanggal    :  19 Rabi’ul Awwal  1435 H / 22 J a n u a r i  2014 M

 

 

 

                                                                                                                                        Prev    Page  1  2  3