/Interview Ketua MUI-LPLHSDA di Metro TV

Interview Ketua MUI-LPLHSDA di Metro TV

I. Bagaimana bapak melihat perkembangan perbankan syariah saat ini?

Hingga April 2012, terdapat 11 BUS (Bank Umum Syariah), 24 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 156 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) . Industri perbankan syariah tumbuh rata-rata 15-20% per tahun dengan pangsa pasar secara nasional kurang dari 5%. Padahal sekitar ¾ penduduk Indonesia adalah muslim, tentu hal ini sangat memprihatinkan. Keprihatinan ini telah kita bahas pada Ijtima’ Ulama di Tasikmalaya awal Juli 2012 lalu. Dimana kami identifikasi hambatan-hambatan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, diantaranya adalah:

  1. Ekonomi dan Perbankan syariah belum dipandang sebagai pilihan utama untuk mendukung perekonomian nasional.
    Padahal telah terbukti perbankan syariah lebih tahan krisis karena konsepnya adalah bagi hasil dan anti spekulasi sehingga dana disalurkan ke sektor riil. Hal ini penting akibat semakin seringnya krisis ekonomi global.
  2. Belum adanya komitmen dari instansi pemerintah terutama Kemenag dalam menggunakan perbankan syariah, terutama terkait dengan pengelolaan dana haji serta ZIS & Wakaf serta penempatan dana-dana BUMN.
  3. Belum adanya keberpihakan kebijakan pemerintah khususnya terkait perpajakan dan insentif yang mendukung pengembangan perbankan syariah,.
  4. Belum adanya komitmen dari umat Islam dalam bertransaksi secara syariah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi dan edukasi publik/dakwah mengenai keharaman riba seperti yang difatwakan MUI.
  5. Kurangnya SDM kompeten yang menguasai ilmu perbankan sekaligus ilmu syariah. Dimana keduanya merupakan fisik (perbankan) dan ruh (syariah) – perbankan syariah.

II. Sebagai ketua komite lingkungan MUI, apa saran bapak kaitan perbankan syariah agar memiliki kepedulian jg kepada lingkungan yg hijau dan sehat?

Green Economy dan Green Banking telah menjadi perhatian dan program kerja di Majelis Ulama Indonesia, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta otoritas terkait dengan telah adanya MoU antara Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan Bank Indonesia (BI) mengenai Green Banking.

Lokakarya Pembiayaan Ramah Lingkungan telah dilakukan pada Mei 2012 oleh KLH, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Komisi Fatwa MUI, MES, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI. Pemikiran-pemikiran yang dibahas adalah:

  1. Kerusakan lingkungan terjadi terutama diakibatkan kegiatan manusia dalam menjalankan ekonomi yang mengenyampingkan faktor norma dan etika. Dilain pihak, produktivitas dan aktifitas suatu sistem ekonomi  sangat bergantung pada tersedianya layanan keanekaragaman hayati dalam suatu ekosistem yang  menjalankan proses alami fisika, kimia dan biologi untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia.
  2. Sektor perbankan sebagai mediator pembiayaan dalam kegiatan ekonomi, mempunyai peran penting dan strategis dalam memutar roda ekonomi sekaligus terjaganya layanan ekosistem guna kesinambungan ekonomi dan kehidupan seluruh makhluk. Dilain pihak, sektor perbankan harus memasukan faktor LH dalam pemberian pembiayaannya dan menjadi bagian manajemen resiko perbankan karena resiko keuangan debitur dipengaruhi oleh baik/buruknya pengelolaan LH debitur, akibat:
  • Kewajiban mematuhi UU dan ketentuan LH yang berlaku, termasuk hukum Syariah bagi perbankan syariah
  • Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan LH
  • Berlakunya persyaratan pengelolaan LH dari para investor nasional & internasional

Khususnya perbankan syariah, menjaga LH adalah suatu perintah Allah SWT. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Apalagi ajaran Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil‘alamin) dimana kehadiran Islam ditengah kehidupan masyarakat harus mampu memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat bagi seluruh makhluk hidupnya (manusia, tumbuhan, dan binatang/jasad renik).

III.  Kira2 proyek ‘hijau’ seperti apa yang bisa perbankan syariah masuk agar ada sinergi dengan lembaga dibidang lingkungan?

Konsep Pembiayaan Ramah Lingkungan terbagi dua:

    1. Compliance (Penaatan), berkaitan dengan ketaatan hukum. Pembiayaan kegiatan/usaha debitur yang ditujukan untuk mengurangi sampai dengan menghilangkan dampak negatif terhadap LH. Misal: Proses persetujuan pembiayaan yang mensyaratkan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) berikut pengawasan pelaksanaan AMDAL, Fasilitas pengolahan limbah padat, cair dan gas, dll
    2. Beyond compliance (Green Initiative/Go Green).Pembiayaan untuk proyek lingkungan hidup, yaitu pembiayaan untuk kegiatan/usaha debitur yang berdampak secara langsung pada peningkatan daya dukung dan daya tampung LH. Misal: Produk perbankan yang mendorong investasi ramah lingkungan (seperti pembiayaan Green Mortgage, green car,dll), pembiayaan lunak bagi UKM daur ulang dan pemanfaatan limbah padat dan cair.

Dalam strategi bisnisnya, sektor perbankan perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan aspirasi sosial berupa etika dan tanggungjawab sosial perusahaan melalui penerapan kebijakan investasi yang mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan citra, daya saing dan memberi keunggulan tersendiri.

Bagi perbankan syariah, hal ini merupakan peluang besar untuk berperan serta dengan memperkaya produk-produk pembiayaan ramah lingkungan bagi lebih dari 200 juta muslim Indonesia.

IV. Apa saran bapak ke depan untuk penguatkan sinergi perbankan syariah dan lembaga2 yang bergerak dalam bidang lingkungan?
Berdasarkan diskusi dengan KLH-BI-MUI-MES-ASBISINDO ada beberapa hal yang diperlukan untuk meningkatkan sinergitas untuk seluruh pemangku kepentingan tentang pembiayaan ramah lingkungan:

  1. Dorongan opini publik agar dikeluarkan PP atau Kepres untuk menguatkan peraturan BI dan UU No. 32 tahun 2009 yang  berkaitan dengan Lembaga Keuangan Ramah Lingkungan.
  2. Pembahasan dan penetapan fatwa pembiayaan ramah lingkungan bersama MUI. Sehingga nantinya ini akan menjadi dasar sosialisasi serta kebijakan otoritas perbankan syariah. Tahun lalu MUI telah mengeluarkan dan mensosialisasikan Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan.
  3. Sosialisasi pada seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan non-syariah, dan dunia akademik
  4. Pembahasan dan penetapan PBI tentang pembiayaan ramah lingkungan, termasuk Pengaturan & Pengawasan, Insentif, koordinasi dan implementasi.
  5. Pembangunan kapasitas (capacity building) dan penguatan kelembagaan (institutional strengthening) Perbankan, Otoritas dan Pengawas
  6. Pengembangan produk pembiayaan ramah lingkungan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.