/MENUJU KEDAULATAN AIR DENGAN WAKAF: MENEGAKKAN AMANAT KONSTITUSI DAN SYARIAT ISLAM
fgd keadaulatan air

MENUJU KEDAULATAN AIR DENGAN WAKAF: MENEGAKKAN AMANAT KONSTITUSI DAN SYARIAT ISLAM

Jakarta, 28 Juli 2017. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH&SDA-MUI) adakan Focus Group Discussion “Menuju Kedaulatan Air dengan Wakaf: Menegakkan Amanat Konstitusi dan Syariat Islam”. Acara dibuka oleh Ketua Umum MUI yang diwakili oleh KH. Sholahuddin Al-Ayyubi, M.Si. FGD ini sebagai tindak lanjut atas pembatalan secara keseluruhan UU 7/2004 oleh MK pada tahun 2015 yang hingga saat ini pembahasan RUU tentang Sumberdaya Air belum juga tuntas, padahal PP yang berlaku saat ini masih berdasarkan UU 7/2004. Akibatnya pengelolaan air yang kewenangannya terdistribusi kepada terlalu banyak lembaga, menyebabkan Indonesia kehilangan orientasi kolektif dalam membangun akses air minum masyarakat. Disaat terjadi krisis air yang berulang, tak satupun lembaga negara yang bisa dimintai pertanggung jawaban. Oleh karenanya perlu dilakukan tindaklanjut oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan amanah konsitusi dimana air harus dikembalikan ke domain publik, dikelola untuk kesejahteraan orang banyak.

Disamping masalah legislasi tersebut diatas, pemerintah juga menghadapi kendala pendanaan untuk pembangunan bidang air minum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Cipta Karya menyatakan bahwa kebutuhan biaya untuk menangani air minum 2015-2019 adalah sebesar Rp 253,9 Triliun Dengan ketersediaan dana APBN 2015-2019 sebesar Rp 33,9 Triliun, maka perlu disusun skenario pesimis dimana ketersediaan dana lainnya juga mengikuti tren ketersediaan dana sebelumnya, yaitu hanya terpenuhi Rp 100,1 Triliun.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat mengatakan dalam sambutannya bahwa “Dalam agenda besar kedaulatan air, tentu saja, yang pertama, DPR secara politik dan kelembagaan akan berjuang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginan ulama, parapihak dan rakyat akan terbukanya akses rakyat akan air. Kedua, DPR berkomitmen bahwa dalam pembahasan UU Sumberdaya Air sebagai landasan ideal kita untuk mewujudkan kedaulatan air, kita akan lakukan secara terbuka, transparan, dan memenuhi rasa keadilan. Komisi terkait dan Badan Keahlian DPR yang melakukan pembahasan UU Sumberdaya Air di tahun 2017, DPR telah meminta masukan Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA) dan beberapa lembaga terkait. Ketiga, DPR juga akan berkomitmen bahwa prinsip-prinsip dasar kedaulatan air, dimana air itu adalah a) Milik umum dimana rakyat memiliki akses atasnya; b) Rakyat mendapatkan kualitas yang layak atas air; c) Dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan; d) Dikelola kelembagaannya oleh negara; e) Dimanfaatkan oleh publik atas azas kekeluargaan (ada mekanisme publik untuk mengontrol); f) Menolak monopoli, oligopoli dan rente dalam penguasaan air; g) Dimanfaatkan untuk memuliakan kemanusiaan dan kehidupan; semua prinsip itu nanti akan tertuang dalam UU Sumberdaya Air yang baru. Keempat, DPR akan menjadi jembatan yang mensinergiskan rencana mulia Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan banyak pihak atas cita-cita kedaulatan air terwujud. Skema menurunkan atau mengkonversi manfaat barang atau dana wakaf umat untuk program kedaulatan air di berbagai daerah rawan air di Indonesia dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dan lain sebagainya, memerlukan seperangkat peraturan dan kesepahaman bersama antar berbagai pihak dan dan lembaga.” Pak Fahri meminta agar MUI memberikan rekomendasiuntuk dapat diagendakan untuk bertemu dengan komisi-komisi di DPR.

Dr. Ir. Hayu Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI mengatakan: “Kualitas dan kuantitas air yang buruk baik karena pertambahan penduduk, pencemaran ataupun perilaku pengelolaan yang buruk serta perubahan iklim. Hal ini berkontribusi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dibanding negara tetangga karena akses air dan sanitasi memiliki korelasi signifikan dengan IPM. Tidak ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tanpa pembangunan sarana air dan sanitasi yang memadai. Karena pentingnya masalah air ini, MUI menetapkan Fatwa MUI No. 001/MUKNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat Dalam hal pemenuhan akses air dan sanitasi saat ini masih terkandala mengenai dua hal pokok, yaitu legislasi dan finansial.” Dr. Hayu menambahkan, “oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah sinergis dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat melakukan Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resource Management), yaitu suatu konsep pengelolaan sumberdaya air yang melihat 3 hal sekaligus: Keadilan Sosial – Efisiensi Ekonomi – Lingkungan Hidup yang berkesinambungan. ”

Tri Dewi Virgiyanti, ST, MM, Direktur PERKIM Bapennas memaparkan bahwa Pendanaan, air mungkin di Indonesia masih dianggap barang publik namun pengelolaannya membutuhkan biaya. Dalam jangka waktu 5 tahun, pembangunan air minum membutuhkan Rp. 275T, sedangkan untuk sanitasi kebutuhannya adalah Rp. 273,7T. Indonesia merupakan Negara dengan proporsi pendanaan sektor air minum dan sanitasi terendah di dunia, yaitu kurang dari 1% dari APBN atau sekita 0,2% dari PDB. Oleh karenanya kami mendorong pola kolaborasi pendanaan lainnya seperti PNPM Rp. 12T, Dana Desa 60T yang selanjutnya adalah pendanaan dari kontribusi masyarakat berupa ZISWAF. Pembangunan akses air salah satunya adalah Pamsimas yang baru bisa mengcover 23% target akses universal.

Ashari Mardiono, Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) menyampaikan bahwa saat ini ada 436 perusahaan yang melayani 512 kota kabupaten. Yang melayani 67 juta. Sasaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah 4K, yaitu Kualitas, Kuantitas, Kuantitas dan Keterjangkauan. Regulasi dan ketidakpastian peraturan, menjadi masalah dalm 3 aspek, yaitu : (i) Ketersediaan Air Baku (Perijinan dan konflik antar peguna), (ii) Kelembagaan (booming pelaku baru), dan (iii) Pembiayaan (Penyelesaian hutan & aset, Tarif dan Investasi).

Dr. Imam Teguh Saptono, Praktisi Ekonomi Syariah mengatakan, “Kalau PDAM butuh uang tak perlu berhutang, nanti tawarkan saja kepada pewakaf, sehingga nanti ada sebagaian keuntungan akan diberikan mauquf alaih. Karena, mekanisme yang ada saat ini mekanisme pasar, siapa yang memiliki akses ke sumber air terbaik akan mempunyai akses kapital.” Dr. Imam memperkenalkan beberapa model waqaf mata air yang dapat dilakukan perbankan syariah. Tugas bank syariah adalah membuat program agar membuat semakin dekat nasabah dengan Allah, konsep itulah yang kemudian beliau sebut “dakwah first, business follow

Joko Santoso, Team Leader Bussiness Model Improvement dari Bank Syariah Mandiri, menyoroti praktik hutang ribawi oleh pedagang kecil di pasar Jogjakarta. Selain terjerat hutang dengan bunga yang menjerat, masyarakat miskin juga mesti harus dapat menyediakan kebutuhan airnya. Dikarenakan kemiskinannya, maka umumnya mereka menggunakan air untuk minum seadanya sehingga mereka rentan kena penyakit sehingga mengurangi produktifitasnya.