/MUI Dorong RUU Sumberdaya Air

MUI Dorong RUU Sumberdaya Air

Pada 18 September 2017 – Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH SDA-MUI) adakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Legislasi Kedaulatan Air.

Sebagai tindak lanjut FGD Kedaulatan Air yang di prakarsai MUI pada 28 Juli 2017 “Menuju Kedaulatan Air Dengan Wakaf: Menegakkan Amanat Konstitusi Dan Syariat Islam” nampak jelas bahwa Pembangunan dalam aspek akses air yang layak masih terkandala 2 hal: (i) legislasi dikarenakan ke vakuman UU tentang air pasca dibatalkannya keseluruhan UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air dan (ii) terbatasnya anggaran untuk pembangunannya.

Setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara pengujian UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), UU 11/1974 tentang Pengairan oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan berlaku kembali untuk mengisi kekosongan hukum. Permasalahannya kemudian adalah UU 11/74 Pengairan tidak mengatur tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak rakyat atas air, serta tidak mengatur prinsip pembatasan pengusahaan air, padahal klausul tersebut adalah alasan Mahkamah Konsitusi menyatakan UU SDA Konstitusional, karena pengusahaan air di dalam UU SDA melanggar hak rakyat atas air yang dilindungi oleh UUD 1945.

Regulasi dan ketidakpastian regulasi sumberdaya air telah menimbulkan masalah dalam 3 aspek, yaitu : (i) Ketersediaan Air Baku (Perijinan dan konflik antar peguna), (ii) Kelembagaan (booming pelaku baru), dan (iii) Pembiayaan (Penyelesaian hutan & aset, Tarif dan Investasi). karenanya perlu dilakukan langkah-langkah sinergis dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat melakukan pengelolaan sumberdaya air terpadu yang melihat 3 hal sekaligus, yaitu Keadilan Sosial – Efisiensi Ekonomi – Lingkungan Hidup yang berkesinambungan.

Pada FGD 28 Juli 2017 tersebut, Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR selaku Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), sangat mendukung inisiatif ini. Karena DPR secara politik dan kelembagaan akan berjuang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginan para-pihak dan rakyat akan terbukanya akses rakyat akan air. DPR juga berkomitmen bahwa dalam pembahasan UU Sumberdaya Air sebagai landasan ideal kita untuk mewujudkan kedaulatan air, kita akan lakukan secara terbuka, transparan, dan memenuhi rasa keadilan.

Alhamdulillah pada rapat paripurna DPR RI 13 September 2017, telah ditetapkan daftar Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas perubahan 2017 yang memasukan 4 RUU, satu  diantaranya adalah RUU Sumber Daya Air (RUU SDA). RUU SDA tersebut merupakan usul inisiatif dari DPR RI, maka Naskah Akademik dan draft RUU akan berasal dari DPR RI. Karena prolegnas 2017 harus selesai di 2017, yang perlu mendapat perhatian untuk kesempurnaan RUU SDA adalah mengingat sisa waktu hingga Desember yang menyisakan 2 masa sidang DPR. Proses pembahasan RUU harus mengikuti tahapan sesuai dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini fase baru dari pembahasan legislasi yang legal formil.

Karena domain RUU SDA  berada di Komisi 5, maka langkah awal adalah Komisi 5 perlu mengirim surat ke pimpinan DPR RI agar masuk dalam agenda Rapat Pimpinan untuk menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan siapa yang akan membahas  RU SDA tersebut. Bila pembahasan dilakukan oleh Komisi 5, maka akan dibentuk Panitia Kerja (Panja) DPR untuk bekerja sesuai dengan tahapan UU 12/2011. Namun karena banyak dan luasnya substansi RUU SDA yang lintas sektoral, maka pembahasan RUU SDA sebaiknya dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) dimana seluruh Komisi dapat terlibat, termasuk mengundang mitra kerja terkait. Ini mengingat bahwa RUU harus mengatur kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, memenuhi hak pertanian, dan industri. Selain itu perlu diatur tentang pengusahaannya serta skala prioritas pemanfataannya yang semuanya harus berpatok kepada kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan kepada keadilan.

Agar RUU SDA ini nantinya dapat mengemban amanah konstitusi yang tertuang pada Pasal 33 UUD 1945 , maka perlu dibuat perumusan jangka panjang berupa  “Blue Print Pembangunan Sumberdaya Air Indonesia” yang mencakup kegiatan hulu dan hilirnya. Blue print ini perlu melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, asosiasi dan LSM yang yang terkait dengan kepentingan ini. Sehingga apabila RUU ini disahkan menjadi UU, diharapkan sudah mencakup koordinasi kelembagaan pemerintah dan masyarakat, kepentingan masa depan akibat pertumbuhan penduduk, memburuknya kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan air akibat kerusakan ekosistem serta masalah pembiayaan.

Penulis: Dr. Hayu Prabowo, M.Hum (Ketua Lembaga PLH SDA Majelis Ulama Indonesia)