/Pendayagunaan Harta Wakaf untuk Restorasi Hutan dan Pengentasan Kemiskinan

Pendayagunaan Harta Wakaf untuk Restorasi Hutan dan Pengentasan Kemiskinan

Pendayagunaan Harta Wakaf untuk Restorasi Hutan dan Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Dr. Ir. Hayu S. Prabowo

Perubahan iklim telah menjadi salah satu masalah lingkungan hidup dunia dan mengancam kelanjutan sistem penyangga kehidupan di bumi. Dampak perubahan iklim bagi manusia bersifat negatif yang sangat berpotensi menurunkan kualitas hidup manusia. Perubahan iklim telah menyebabkan berbagai bencana karena terganggunya keseimbangan alam sehingga terjadi perubahan pada siklus hidrologi yang mengurangi kemampuan alam meresapkan dan menyimpan air sehingga mengakibatkan kerentanan terhadap tersedianya air bersih serta perubahan siklus cuaca yang mengganggu pertanian untuk kehidupan masyarakat yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Jadi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada alam, seperti petani dan nelayan, akan menerima dampak negatif terbesar dan akan semakin rentan (vulnerable) terhadap ancaman dan  dampak perubahan iklim. Namun disisi lain masyarakat merupakan kekuatan terbesar untuk dapat berkontribusi dalam melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global adalah terutama dari sektor kehutanan dan sektor energi. Kedua sektor inilah yang menjadi pusat perhatian pemerintah untuk dapat mengurangi emisi. Menyoroti sektor kehutanan, sekitar 70% daratan di Indonesia berupa kawasan hutan negara, namun sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian LHK menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan industri, khususnya pada alih fungsi lahan gambut. Lahan gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon yang alami. Karbondioksida, yang merupakan penyumbang besar terhadap pemanasan global, akan terlepas ke atmosfer dalam jumlah besar ketika lahan gambut dialihfungsikan.
Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya yang berdampak negatif pada sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadi konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Selain itu, berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2006 oleh Kementrian Lingkungan Hidup, jumlah kaum miskin yang tinggal disekitar lingkungan hutan mencapai 1/3 dari keseluruhan kaum miskin di Indonesia. Data ini menunjukan bahwa masyarakat yang tergantung dari hasil hutan (forest dependent people) tidak diuntungkan secara budaya dan ekonomis oleh pembangunan sumber daya hutan. Sebaliknya kondisi kemiskinan masyarakat disekitar hutan berpotensi mendorong mereka melakukan praktek-praktek penggunaan sumber daya hutan secara tidak berkesinambungan (unsustainable)
Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari ekosistem hutan antara lain adalah dengan melakukan restorasi hutan melalui penanaman kembali hutan-hutan yang gundul serta membangun kembali habitat satwa liar. Namun rehabilitasi hutan dan lahan cenderung dilaksanakan sebagai kegiatan yang reaktif daripada kegiatan proaktif yang diintegrasikan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan yang telah ada. Kegiatan rehabilitasi selama ini pada umumnya dibiayai dari anggaran pemerintah. Biaya rehabilitasi per ha secara umum ternyata lebih besar daripada biaya pembangunan HTI (US$ 550 per ha) sedangkan biaya rehabilitasi dapat mencapai US$15 ribu per ha tergantung sumber pendanaannya. Proyek pemerintah yang dilaksanakan  dimana  proyek yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan ternyata lebih mahal daripada proyek di luar kawasan hutan atau di lahan masyarakat. Atas dasar tersebut, maka perlu dicari alternatif pembiayaan yang murah, salah satunya adalah melalui pendayagunaan harta wakaf.
Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia akan tuntutan peningkatan kesejahteraan, eksistensi wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. UU 41/2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.
Wakaf merupakan ajaran Islam yang sangat penting dan potensial dalam upaya membangun kekuatan sumber dana dalam mencapai kemaslahatan umat. Wakaf juga merupakan ibadah yang paling besar manfaatnya, paling luas pengaruhnya, dan paling lama daya gunanya. Wakaf menuntut pengelolaan berdasarkan prinsip kelanggengan / berkelanjutan, sehingga setiap harta wakaf harus tetap utuh dan terhindar dari kerusakan sehingga senantiasa mengalirkan pahala (jariah) bagi pihak berwakaf.
Pengembangan wakaf dalam sejarah Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan umat, yang didalamnya termasuk penunjang kehidupan berupa keseimbangan ekosistem. Perbaikan masyarakat tanpa dibarengi pelestarian lingkungan, merupakan perbaikan yang paradoks. Rasulullah SAW telah memberikan contoh dengan melindungi kawasan Naqi’ (mata air dekat Madinah) dan melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya. Dalam sejarah Islam dikenal kawasan lindung ini disebut sebagai Hima. Praktik Rasulullah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dalam bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial kemasyarakatan ini disebut sebagai pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Negara-negara maju umumnya sudah melangkah cukup jauh dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Anggapan yang menyatakan kerusakan lingkungan merupakan harga yang harus dibayar atas kemajuan ekonomi sudah lama ditinggalkan. Mereka juga menentang argumen bahwa polusi merupakan buah dari proses pembangunan. Pembangunan dan pelestarian lingkungan semestinya berjalan beriringan, bukan saling menafikan.
Sebagai negara yang mayoritas muslim, Indonesia memiliki potensi harta wakaf yang besar. Tanah wakaf yang terdata di Kemenag lebih dari 435 ribu persil dengan luas 4,1 miliar m2 (0,4 juta hektar) umumnya didayagunakan untuk pengembangan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara untuk kegiatan yang produktif dan pelestarian lingkungan, wakaf masih sangat sedikit dilakukan. Sedangkan potensi wakaf uang, BWI mengindikasikan sekitar Rp. 3 trilyun/tahun (saat ini hanya terkumpul beberapa milyar saja). Sejumlah lembaga wakaf di tanah air sebenarnya sudah merintis program wakaf untuk lingkungan, seperti wakaf pohon dan wakaf sumur air bersih, namun upaya seperti ini masih amat terbatas dan bersifat sporadis.
Harta wakaf untuk Restorasi Hutan dan Pengentasan Kemiskinan bisa berupa: (i) Harta Benda Tidak bergerak (Hak atas tanah, bangunan, dll) dan (ii) Harta Benda Bergerak (Uang, Surat Berharga, Kendaraan, dll), dapat berupa (a) Wakaf Melalui Uang adalah bentuk wakaf yang diserahkan dengan uang tapi dipergunakan untuk pembelian aset (ini sama halnya kalau kita memberikan uang untuk pembangunan masjid) atau (b) Wakaf Uang yang menjadi dana abadi (endowment fund) untuk umat.
Konsep harta wakaf adalah harta yang harus bisa dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Untuk wakaf uang maka yang dimanfaatkan adalah hasil investasi nya untuk digunakan menutup biaya operasional atau untuk peningkatan nilai harta wakaf guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi dalam hal ini orang bisa memberikan apa saja, termasuk hak sewa atas apartemennya, kendaraan, dll untuk hutan wakaf. Ataupun memberikan uangnya,misal Rp. 50 rb/bulan sebagai dana abadi. Dana ini nantinya akan di patok (hedge) dengan harga emas, dalam hal ini nilai wakaf uang akan dijaga melalui dana produktif wakaf sesuai dengan harga emas yang berlaku.
Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala” (HR. Muslim). Hal ini mengindikasikan bahwa menanam pohon adalah suatu program yang harus dilaksanakan secara terus menerus hingga akhir zaman. Akhirnya, menanam pohon tidak hanya dapat mengurangi polusi, meredam pemanasan global dan perubahan iklim, serta menghasilkan manfaat sosial-ekonomis, tetapi lebih daripada itu, ia juga merupakan ibadah yang berdimensi ukhrawi.

Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia