/Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat

Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat

Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat

Dr. Ir. Hayu Prabowo

Latar Belakang

Salah satu parameter ukur tingkat kemajuan suatu negara adalah dengan melihat aspek kesehatan penduduknya. Semakin sehat penduduk di suatu negara, maka semakin maju tingkat perekonomiaan. Oleh karena Indonesia sebgai negara berkembang yang sedang melangkah menuju negara maju, saat ini terus berupaya untuk meningkatkan taraf sehat warganya dengan bermacam jenis program kesehatan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Hal yang mendasar pada program kesehatan yang merupakan fokus utama dalam pembangunan Indonesia pada Rencana Pembanguna Jangka Menengah (RPJM) ataupun pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah mengenai akses air minum untuk seluruh warga negara dan juga akses sanitasi yang sehat dan layak.

Mengacu pada data organisasi kesehatan dunia (WHO), ada berbagai jenis penyakit yang disebabkan penyakit yang ditularkan langsung melalui air (water borne desease). Saat ini, lebih dari 50 juta penduduk Indonesia masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS), dampaknya begitu luar biasa bagi anak-anak. Pneumonia, diare dan komplikasi neonatal adalah pembunuh utama anak-anak. Bila seorang sering terjangkit diare berupa infeksi usus, maka usus akan rusak yang menyebabkan berkurangnya kemampuan usus untuk menyerap nutrien makanan. Sehingga penderita akan mengalami malnutrisi (kurang gizi) dan mudah sakit yang menyebabkan keterlambatan pertumbuhan penderita baik secara fisik maupun kecerdasannya. Berdasarkan Riskesdas 2013, hampir 9 juta anak, yang mencerminkan kekurangan gizi kronis karena Diare.   Diare mengurangi asupan nutrisi dalam tubuh anak sementara sistem kekebalan tubuh mereka terus-menerus melawan patogen dan mengurangi sumber daya untuk kebutuhan pertumbuhan fisik & kecerdasan.

Dampak lain dari buruknya sanitasi adalah kerugian ekonomi, dimana pada tahun 2006 perkiraan kerugian tersebut mencapai Rp 56 triliun per tahun, dari hilangnya waktu produktif, menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pengobatan dan pengolahan air baku.

Berdasarkan studi yang dilakukan Bapenas bahwa ada korelasi signifikan antara dinamika (peningkatan) akses air dan sanitasi dengan Index Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan pengeluaran perkapita, angka harapan hidup saat lahir dan harapan lama sekolah & rata-rata lama sekolah. Akses air dan sanitasi dianggap berkontribusi terhadap ketiga hal tersebut terutama untuk angka harapan hidup. Sehingga tidak ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tanpa pembangunan sarana air dan sanitasi.

BAPPENAS memperkirakan biaya yang dibutuhkan negara untuk mencapat taget Akses Universal Air dan Sanitasi (100% akses air minum, 0% daerah kumuh, 100% layanan sanitasi) pada 2019 adalah sebesar 273,3 trilyun rupiah. Namun kemampuan Negara untuk mengalokasikan biaya peningkatan dan perbaikan akses air bersih dan sanitasi dalam infrastruktur APBN ataupun APBD diperkirakan hanya sebesar 28,5 trilyun rupiah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah RI telah mengembangkan program melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pengertian “Berbasis Masyarakat” dalam STBM adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyediakan sendiri pendanaan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi secara mandiri.

Strategi penyelenggaraan STBM yang mengacu pada Permenkes 3/2014 ps 13 tentang STBM, yang meliputi: penciptaan lingkungan yang kondusif (Enabling Environment), peningkatan kebutuhan air &  sanitasi (Demand Side), dan peningkatan penyediaan akses air & sanitasi (Supply Side). Hal ini merupakan perubahan strategi pemerintah berubah dari subsidi penuh menjadi non-subsidi. Sehingga sarana air dan sanitasi tidak dibangun langsung, namun dimulai dengan pemicuan. Namun pendekatan ini memerlukan ketersediaan pendanaan untuk masyarakat yang telah terpicu mengenai pentingnya sarana air dan sanitasi.

Pertama, aspek Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (Enabling Environment), mencangkup 2 hal, yaitu aspek pendanaan dan aspek peningkatan profesionalisme BPSPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Pada aspek pendanaan, telah dilakukan alternatif pendanaan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga keuangan ataupun secara swadaya. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antara badan-badan yang dibentuk pemerintah dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro serta lembaga keuangan lainnya. Sedangkan untuk realisasi proyeknya tetap perlu pendampingan dari program PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) pada KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) atau CBO (Community-based Organization) dalam wadah BPSPAMS. Penguatan BPSPAMS dilakukan dengan pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas serta penguatan kelembagaan dalam mengelola keuangan dan program kerja guna meningkatkan pelayanan dan perluasan akses terhadap air dan sanitasi di pedesaan.

Kedua, aspek Peningkatan Kebutuhan Air & Sanitasi (Demand Side) adalah merupakan pendekatan STBM yang dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan pemicuan dan kampanye perubahan perilaku higienis dan sanitasi serta pembangunan tim kerja masyarakat. Masalah kesehatan dengan segala manifestasinya sejatinya adalah masalah perilaku manusia itu sendiri. Pada titik inilah agama tampil berperan melalui pendekatan moral melalui tiga jalur pendekatan pendidikan keagamaan, yaitu Formal (sekolah/madrasah, dan pesantren), Non-formal (masjid, majelis taklim, dll) dan Informal (keluarga dan lingkungan). Oleh karenanya, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berpartisipasi dan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk masalah air dan sanitasi. Pesan yang disampaikan oleh orang yang berpengaruh dan dipercaya masyarakat melalui pendekatan budaya dengan bahasa agama akan lebih mudah diterima oleh seluruh elemen dan tingkat kehidupan masyarakat yang mayoritas Islam. Sehingga keterlibatan ulama, masjid dan madrasah perlu diberdayakan guna meningkatkan perilaku higienis dan saniter masyarakat.

Ketiga, aspek Peningkatan Penyediaan Akses Air & Sanitasi (Supply Side) yang dilakukan dengan memperkuat jejaring pelaku pasar sanitasi pedesaan melalui wirausaha sanitasi, mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi termasuk memperluas opsi teknologi sarana sanitasi. Perkuatan jejaring ini perlu diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS/koperasi syariah/BMT) melalui pendanaan Komersial dan Pendanaan Sosial (ZISWAF). Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Pengalaman empiris membuktikan bahwa keuangan mikro dapat meningkatkan akses pelayanan sanitasi dan air minum di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini merupakan potensi yang signifikan untuk dikembangkan guna meningkatkan akses pembiayaan yang diperlukan masyarakat. Sungguhpun demikian, pelayanan akses sanitasi dan air minum melalui kredit mikro masih memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keberlanjutannya, yaitu konsistensi penyandang dana baik dari pihak perbankan maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kepedulian Pemerintah Daerah, pengembagan SDM seperti pengusaha sanitasi, pengembangan skema kredit mikro di tingkat PDAM, serta dukungan dari Pemerintah Pusat.

Penetapan Fatwa ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi

Melihat kondisi yang ada saat ini sebagaimana telah diuraikan diatas dan mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Penetapan fatwa ini menunjukan komitmen para ulama untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah, tidak hanya dalam aspek sosialialisasi dan pendidikan tapi juga membuka peluang agar masyarakat miskin dapat mengakses pendanaan baik komersial maupun sosial untuk pembangunan sarana air dan sanitasi untuk dirinya maupun untuk komunal. Sehingga tumbuh peberdayaan masyarakat dan mencapai masyarakat dan keturunan yang sehat guna meningatkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Peran Koperasi Syariah

Dalam aspek pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf (ZISWAF) yang lebih komprehensif, MUI memandang perlunya lembaga yang dapat mengelola dana serta meakukan pembinaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip pada syariah islam serta program pemerintah yang sudah berjalan, yaitu STBM dan PAMSIMAS. Dimana pada prinsip STBM dan PAMSIMAS penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi merupakan kegiatan yang non-subsidi. Oleh karena MUI melihat bahwa untuk pendanaan penyediaan air bersih dan sanitasi dengan dana ZISWAF perlu diterapkan melalui Koperasi Syariah (Kopsyah) atau sebelumnya dikenal dengan istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Kopsyah memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (Mu’awadat) ataupun (ii) dana non-komersil (Tabarru’at) dari harta ZISWAF. Koperasi syariah ini disebut Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Permenkop & UKM RI N0.16 Thn 2015.

Selain menyediakan pendanaan, komunikasi Kopsyah bersifat dua arah, fleksibel, dan mempunyai daya bina/edukasi serta daya rangkul yang kontinyu kepada para anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk individu maupun UKM (khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi). Hal ini sejalan dengan prinsip STBM dan PAMSIMAS yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi dari pemerintah.

Selain menyediakan pendanaan, koperasi syariah juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk masyarakat maupun UKM (khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi).

Sosialisasi Penerapan Fatwa

Fatwa ini telah disosialisasikan penerapannya ke seluruh provinsi di Indonesia yang dibagi menjadi tiga regional yaitu Indonesia Barat (Sumatra, Kepri & Babel), Tengah (Jawa & Kalimantan), Timur (Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara,, Maluku & Papua). Peserta sosialisasi terdiri dari Dinas Kesehatan propinsi, Bappeda propinsi, serta seluruh perwakilan MUI propinsi, dengan narasumber yang juga terlibat aktif di program air dan sanitasi, yaitu: Kementerian Kesehatan, Bappenas, MUI pusat, BWI (Badan Wakaf Indonesia), Baznas (Badan Amil Zakat Nasional).

Beberapa hal yang muncul dari diskusi sosialisasi penerapan fatwa adalah diperlukannya membangun sinergitas antara pemerintah bersama badan amil zakat, badan wakaf dan ulama di tingkat pusat dan daerah guna dapat menentukan daerah sasaran dan dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Hal lainnya adalah peserta memandang bahwa dana ZISWAF dapat saling melengkapi terutama dalam hal meningkatkan akses dan penjaminan pembiayaan melalui koperasi syariah, baik untuk sarana air dan sanitasi individual maupun komunal.

 

Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia