/Penerapan Fatwa Pendayagunaan ZISWAF untuk Pembangunan Fasilitas Air & Sanitasi Masyarakat

Penerapan Fatwa Pendayagunaan ZISWAF untuk Pembangunan Fasilitas Air & Sanitasi Masyarakat

Jakarta 3 Oktober 2016, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam – Majelis Ulama Indonesia telah diterima Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penerapan fatwa MUI no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.

Pada kesempatan tersebut MUI menyerahkan beberapa dokumen: Laporan sosialisasi & penerapan serta Petunjuk Pelaksanaan ZISWAF untuk sarana air & sanitasi, Buku Panduan dan Buku Khutbah tentang Air, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan MUI selama lebih kurang satu tahun melibatkan Bappenas, Kemenkes, Kemenag, Kemenkop & UKM, Kemen PU & PR, Baznas, BWI, Lazis, AKKOPSI, serta beberapa komisi di MUI.

Bapak menteri sangat menyambut baik atas program tersebut yang melibatkan pokja AMPL (kelompok Kerja Air Minum & Penyehatan Lingkungan) dibawah koordinasi Bappenas bersama kementrian Kesehatan dan Kementrian PU & PR. Pak Menteri meminta agar program ini dapat dipromosikan lebih lanjut guna dapat meningkatkan realisasi potensi zakat & wakaf dari masyarakat melalui program nyata pembangunan air dan sanitasi untuk rakyat miskin. Oleh karenanya beliau menghimbau agar dapat dilakukan kerjasama secara formal antara Bappenas-MUI-Baznas & BWI.  Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara lembaga pemerintah dan ormas Islam dalam MUI. Sehingga diharapkan masyarakat luas mendapat kepastian penyaluran ZISWAF nya yang akan dikelola bersama-sama antara ulama dan pemerintah, khususnya dalam menangani kritisnya masalah air dan sanitasi yang harus dipenuhi untuk setiap individu.


Latar Belakang

Kebersihan air dan lingkungan juga dianggap kebutuhan mendasar muslim yang erat dengan perintah Allah dan Rasulullah dalam menjaga kesehatan dan mencegah diri dari penyakit Islam menempatkan air bukan sekadar sebagai kebutuhan pokok kehidupan, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang (ath thuhuuru syathruliiman) dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah yang mengharuskan pelakunya suci dari segala hadas dan najis (thaharah). Oleh karena itu para ulama Islam, memasukan pemenuhan kebutuhan air bagi pihak yang kekurangan akan air sebagai bagian dari pemenuhan (kifaayah) kebutuhan dasar. Mengingat hal tersebut, pada Musyawarah Nasional tahun 2015, MUI telah menetapkan fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Pendayagunaan ZISWAF ini, diharapkan dapat menambah efek berlipat (multiplier effect) terhadap upaya-upaya pemerintah tersebut.

Fatwa tersebut telah disosialiasikan untuk seluruh propinsi yang melibatkan pihak Kemenkes, Bappenas, Bappeda, Dinas Kesehatan, Badan Wakaf Indonesia, Baznas, dan MUI Pusat dan propinsi. Sebagai realsasinya, pembangunan sarana sanitasi dengan menggunakan dana Zakat telah dilakukan di desa Peusar,  Tangerang, sedangkan wakaf sumur air berikut fasilitas tangki dan pipa distribusi telah dilakukan di Pondok Pesantren Al-Amanah, desa Sempon, Wonogiri. Adapun sambungan dari pipa induk kerumah untuk masyarakat miskin (mustahik) menggunakan dana zakat, namun bagi masyarakat memiliki kemampuan ekonomi dilakukan secara tunai ataupun menggunakan pembiayaan komersial koperasi.

Dalam penerapan fatwa ini, MUI memandang perlunya melibatkan Koperasi Syariah (Kopsyah). Kopsyah tidak hanya mengumpulkan, menyediakan pendanaan, namun juga sekaligus melakukan pembinaan anggotanya dan masyarakat yang sejalan dengan prinsip syariah. Kopsyah atau sebelumnya dikenal dengan istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (Mu’awadat) ataupun (ii) dana non-komersil (Tabarru’at) dari harta ZISWAF yang ditujukan untuk kaum dhuafa.

Selain menyediakan pendanaan, komunikasi kopsyah bersifat dua arah, fleksibel, dan mempunyai daya bina/edukasi serta daya rangkul yang berkesinambungan kepada para anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk individu maupun Usaha Kecil Mikro (UKM), khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip STBM yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi pemerintah.

Skema pendanaan melalui koperasi syariah ini juga sejalan dengan rekomendasi Water and Sanitation Program (WSP) Worldbank. Berdasarkan hasil kajian program pemerintah untuk air dan sanitasi sejak tahun 2005, WSP menyimpulkan bahwa perlunya penciptaaan lingkungan yang kondusif (enabling environment) untuk akses pembiayaan melalui perbankan yang disertai dengan pembinaan masyarakat. Karena umumnya masyarakat yang memerlukan air dan sanitasi adalah rakyat miskin yang tidak dapat mengakses perbankan (tidak bankable), maka skema pendanaan koperasi syariah yang menyediakan dana komersil dan dana sosial (ZISWAF) akan memungkinkan masyarakat, khususnya rakyat miskin, dapat memperoleh pembiayaan untuk mengakses air dan sanitasi. Disamping pembiayaan individual, koperasi syariah juga memungkinkan pendanaan bagi masyarakat pengelola fasilitas air dan sanitasi komunal yang dibangun pemerintah guna perawatan dan pengembangan fasilitas yang sudah ada.