/Pengelolaan sampah
pengelolaan-sampah

Pengelolaan sampah

Oleh: Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo

 I.        Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dikota-kota besar memberikan kontribusi terhadap masalah pengelolaan sampah. Salah satunya adalah sampah yang dihasikan oleh aktifitas manusia. Secara umum pola penanganan sampah di perkampungan dan di perdesaan masih tradisional yang hanya melalui tahapan paling sederhana, yaitu kumpul, angkut dan buang. Selama puluhan tahun pola penanganan tersebut telah berlangsung, dan terpateri menjadi kebiasaan masyarakat luas. Walaupun setiap orang adalah produsen sampah, namun masyarakat senantiasa menolak dengan keras keberadaan sampah di sekitar kawasan permukimannya.

Sindrom NIMBY (Not In My Backyard) yaitu suatu faham “asal tidak ada sampah dibelakang rumahku” dan oleh karena harus dibuang atau disingkirkan jauh-jauh. Sindrom ini benar-benar telah melekat kuat dan menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga tak heran jika kita sering melihat masyarakat membuang sampah sembarangan tanpa ada beban, tanpa merasa bersalah dan tanpa merasa berdosa. Umumnya sungai telah menjadi pilihan banyak orang dan masyarakat luas sebagai “tempat” pembuangan sampah, sehingga tak heran jika banyak sungai yang mampet ataupun tersumbat oleh kumpulan sampah yang pada gilirannya menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan serta banjir yang banyak menimbulkan mudharat bagi orang lain serta makhluk Allah lainnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Perhatian masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin besar ketika ekspose kasus-kasus pencemaran dan ancaman kesehatan manusia akibat dampak pengelolaan sampah yang buruk semakin luas, terutama penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kasus gerakan anti keberadaan TPA, pencemaran lingkungan, dan longsoran sampah muncul di beberapa tempat seperti TPA Bantargebang Bekasi, TPA Benowo Surabaya, TPST Bojong di Kabupaten Bogar, dan puncaknya adalah meledak dan longsornya TPA Leuwigajah di Cimahi pada 21Februari 2005 yang mengubur hidup-hidup lebih kurang 140 jiwa manusia. Bencana tersebut menjadi sejarah paling kelam dalam pengelolaan sampah di Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Peduli Sampah.

Bencana tersebut menandai kegagalan sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang selama 3 dasawarsa terakhir dijalankan; yang bertumpu pada landasan filosofis bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna dan hanya layak untuk dibuang. Pola pengelolaan sampah yang dilaksanakan hanya menggunakan pola pendekatan pragmatis end of pipe dimana seakan-akan persoalan sampah dapat diselesaikan dengan membangun TPA saja. Sehingga pola kumpul­ angkut-buang menjadi patron utama kebijakan pengelolaan sampah. Statistik membuktikan hal tersebut. Berdasarkan data BPS tahun 2001, dari 80.235,87 ton sampah di 384 kota, 40% diantaranya diangkut lalu dibuang ke TPA, baik yang resmi maupun ilegal; 35% dibakar; dan sisanya tidak tertangani. Sementara jumlah sampah yang diolah (dikompos dan didaur-ulang) tidak lebih dari 2% saja.

Sejumlah besar sampah yang tidk tertangani untuk dibuang di TPA tersebut, telah dibuang ketepian sungai atau ke badan-badan sungai di Indonesia. Situasi ini mengakibatkan pengaruh yang buruk terhadap ekosistem sungai, sektor pertanian, perikanan, suplai air bersih dan air baku air minum serta fungsi sungai sebagai sistem drainase dan pengendali banjir.

II.        Pembahasan Pengelolaan sampah.

Beberapa pertemuan dengan Kementrian Lingkungan Hidup beserta pemangku kepentingan lainnya telah dilakukan guna membahas permasalahan pengelolaan sampah serta merumuskan masalah serta kemungkinan penanganannya. Diantaranya adalah:

  1. Rapat Koordinasi antara Kementrian Lingkungan Hidup dan Lembaga PLH & SDA MUI pada 15-16 April 2011, 27 Desember 2012, dan 13 Februari 2014.
  2. 25 Maret 2014 – pertemuan konsultatif dengan tim green financing Otoritas Jasa Kuangan (OJK). OJK mendukung usulan ini dan meminta agar berkonsultasi dengan Bank Syariah Mandiri yang telah menjalankan green financing untuk UMK melalui program Debt for Nature Swap (DNS).
  3. 4 April 2014 – pertemuan dengan direksi Bank Syariah Mandiri terkait penentuan pilot project dengan skema pembiayaan DNS. BSM menyarankan agar Masyarakat Ekonomi Syraiah (MES) melakukan pemetaan masalah lingkungan hidup Ciliwung sehingga pembiayaan tepat sasaran.
  4. 15 April 2014 – FGD bersama KLH, BPLHD, MUI, BSM, IPB, MES dan Komunitas Ciliwung. Dalam FGD ini semua pihak sepakat bahwa permasalahan lingkungan hidup perlu dilakukan Aksi Bersama yang dimulai dari hulu sungai.
  5. 22 April 2014 – Seminar & Sarasehan Aksi Penyelamatan Kawasan Puncak. Acara ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pimpinan desa, masyarakat lokal perkebunan, MUI pusat dan MUI Kabupaten Bogor, perusahaan perkebunan, pengusaha lokal, dan akademisi. Bidang-bidang yang dibahas meliputi (i) Sampah dan Sumber Daya Air, (ii) Pertanahan dan Status Kawasan, (iii) Sosial dan Budaya, (iv) Ekonomi dan Pariwisata.

III.        Perumusan Masalah dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan berikut adalah permasalahan-permasalahan tentang pencemaran sampah yang ada serta rekomendasinya:

  1. Mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Sehingga pendekatan yang dilakukan tidak hanya menggunakan rasional (hukum positif) saja namun diengkapi dengan hukum normatif keagamaan.
  2. Pesan sosial tentang lingkungan saat ini hanya mengandalkan rasionalitas manusia. Pesan ini dirasa kurang efektif karena kurang menyentuh hati manusia. Untuk itu diperlukan suatu bentuk pesan sosial lainnya berupa hukum normatif keagamaan. Pendekatan dengan bahasa agama dapat melengkapi pesan rasionalis sehingga pesan lebih persuasif dan memotivasi masyarakat untuk menjalani kehidupan lebih baik di dunia dan akhirat nanti. Program perlindungan ekosistem melalui pelestarian satwa langka dalam kearifan islam merupakan paduan pendekatan rasionalitas dan keagamaan.
  3. Amanat utama pengelolaan sampah dalam UU No. 18/2008 adalah mengubah paradigma kumpul-angkut-buang mejadi pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang sumberdaya (resources recycle). Butir-butir penting lainnya yang tercantum dalam UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah antara lain:
  4. Pengelolaan sampah masih merupakan pelayanan publik (kewajiban pemerintah);
  5. Pembagian wewenang yang jelas antara Pemeritah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah;
  6. Diberlakukannya prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) dimana produsen berkewajiban mengelola sampah yang berasal dari produk yang mereka hasilkan;
  7. Berbasis masyarakat menuju perubahan gaya hidup;
  8. Pengembangan skema insentif dan disinsentif untuk merangsang komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah;
  9. Memuat sanksi administrasi dan pidana.

Tantangan ke depan adalah bagaimana agar undang-undang tersebut dapat dijalankan secara efektif sehingga tujuan diberlakukannya undang-undang dapat terwujud. Tantangan yang paling besar adalah segera menyusun dan menterbitkan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU 18 tahun 2008 berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri, peraturan daerah, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

  1. Mengingat sebagian sampah padat dan cair dibuang oleh masyarakat ke sungai, maka berdasarkan FGD pada 15 April 2014 dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
  2. Sungai Ciliwung hampir 100 % dari hulu sampai hilir telah mengalami pencemaran oleh limbah. Limbah yang mencemari sungai Ciliwung sebagian besar dari sampah rumah tangga. Sampah Industri lebih kecil prosentase pencemarannya daripada sampah rumah tangga.

Mengapa Ciliwung? Karena Sungai Ciliwung merupakan daerah terpapar perusakan lingkungan yang sangat parah, memberikan dampak yang luas bagi wilayah Jabodetabek dan merupakan etalase langkah konkrit penuntasan masalah lingkungan hidup. Ciliwung sudah memiliki komunitas yang terdiri 25 kelompok dimana masing2 memiliki fokus kegiatan, berupa: perlindungan tanaman dan ikan lokal, sekolah alam, Ciliwung adventure, advokasi, sampah, dll.

Selain sungai Ciliwung, sungai Cisadane dan Citarum saat ini juga menjadi pusat perhatian dari KLH.

  1. Sudah ada upaya dari beberapa pihak baik LSM atau pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pencemaran Sungai Ciliwung. Namun belum tuntas mengatasi permasalahan lingkungan ini. Perlu banyaknya variasi program dan Aksi Bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan dan masyarakat.
  2. Beberapa pengusaha di sekitar Ciliwung sebetulnya sudah memiliki kesadaran atas perlunya pengolahan limbah, namun mereka terkendala dari masalah keungan dan teknis.

–   Salah satu yang perlu diusahakan adalah menyediakan berbagai jenis usaha kepada masyarakat yang ramah lingkungan. Sehingga masyarakat tetap mendapatkan sumber penghasilan hidup sekaligus menjaga lingkungan.

–  Program Green Financing yang pernah dijalankan BSM bersama KLH dapat menjadi model percontohan untuk pengembangkan di kawasan Ciliwung ini, termasuk ecowisata. Besar harapan dari Komunitas Peduli Ciliwung agar program Green Financing  yang diupayakan Masyarakat Ekonomi Syariah dan Majelis Ulama Indonesia ini benar-benar terwujud bukan sekedar harapan.

–  Beberapa bantuan peralatan, khususnya pencacah sampah, telah dilakukan sebelumnya, namun banyak yang sudah mangkrak dikarenakan kurang terawat dan tidak handalnya pengoperasian. Untuk itu, perlu direncanakan dengan baikdalam aspek Kebersinambungan program ini.

  1. Guna menggalang Aksi Bersama maka diperluan Fatwa MUI sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat melalui pendekatan keagamaan dalam menghadapi dan menangani permasalahan sampah di sungai.

Dengan penetapan fatwa tentang sampah ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan ulama dan pemuka agama melalui masjid dan pesantren dalam menanggulangi sungai yang merupakan urat nadi kehidupan makhluk.

Hal ini dianggap strategis karena berdasarkan pengalaman, pengelolaan sampah dan limbah bersifat lokal, yaitu masing-masing daerah akan memiliki metode dan pengorganisasian masing-masing.

  1. Berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun menangani pencemaran sungai Ciliwung akibat pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat dan industri, para aktivis melihat bahwa penangannya perlu dilakukan dari hulu ke hilir, yaitu di daerah Tugu, Puncak, Bogor.

Guna melihat langsung pencemaran di daerah hulu,  MUI bersama Ciliwung Insititute telah melakukan tinjauan lapang dan berdiskusi dengan masyarakat lokal pada 13 April 2014 sebelum penyelenggaraan Seminar & Sarasehan Aksi Penyelamatan Kawasan Puncak pada 22 April 2014.

Kawasan puncak adalah hulu berbagai persoalan lingkungan sungai Ciliwung. Degradasi kawasan puncak dan menurunnya daya dukung lingkungan kawasan ini berdampak penting terhadap timbulnya berbagai persoalan lingkungan di hilir sungai ciliwung termasuk kota Jakarta.

Persoalan ini berkaitan dengan kurang berkembangnya pilihan aktivitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Berbagai aktivitas wisatawan domestik, bisnis prostitusi dan maraknya aktivitas komunitas pendatang dari mancanegara khususnya dari timur tengah turut berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat lokal. Pembongkaran villa sebagai wujud penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang dan perijinan di kawasan puncak jika tidak disertai dengan penanganan akar persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan berpotensi menumbuhkan persoalan-persoalan lain. Hal ini akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat sebagai penjaga vila dan ojek.

Oleh karenanya Persoalan lingkungan di kawasan puncak membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan penegakan hukum dan teknis akan sia-sia jika tanpa disertai upaya menghidupkan aktivitas ekonomi lokal yang berkelanjutan disertai peningkatan kesadaran moral dan etika.

Berangkat dari keprihatinan mengenai kondisi kawasan Puncak, pada tanggal 22 April 2014 telah dilakukan seminar dan sarasehan dalam menggalang gerakan aksi penyelamatan kawasan puncak dalam upaya menghimpun partisipasi para pihak (pemerintah pusat dan daerah,masyarakat lokal,dunia usaha, agamawan dan akademisi) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing di dalam penyelamatan keberlanjutan kawasan puncak. Kawasan puncak menyimpan berbagai peluang usaha bagi lomunitas lokal yang lebih ramah lingkungan dan tidak berbasis pada eksploitasi sumberdaya fisik lingkungan.

Dalam seminar dan sarasehan tersebut telah dirumuskan dan diusulkan beberapa alternatif solusinya. Berdasarkan Hasil Musyawarah Perencanaan Desa Tugu Selatan dan Tugu Utara yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang dibimbing oleh LPPM IPB beserta komunitas Ciliwung, berikut adalah isu strategis yang dapat dirumuskan:

  1. Belum dikelolanya sampah dengan baik di tingkat desa
  2. Usaha ekonomi masyarakat skala kecil kalah bersaing dengan pengusaha dari luar
  3. Belum sinergisnya pemerintah dan perusahaan dalam memberdayakan masyarakat
  4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Tugu Selatan
  5. Perlunya penyelamatan Sumberdaya yang tersisa
  6. Perlunya pengendalian pengelolaan kepariwisataan
  7. Program pemerintah kurang serius terhadap Kawasan puncak.

 

 

 

TAGS: