/Peningkatan Peran Pemuka Agama dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Peningkatan Peran Pemuka Agama dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Interaksi antara manusia dan lingkungan sangat penting.Namun masih sedikit yang menyadari bahwa produktivitas dan aktifitas manusia sangat bergantung pada layanan keanekaragaman hayati dan ekosistem (jasa ekosistem) yang berfungsi menyediakan barang dan jasa yang diperlukan seluruh makhluk hidup di bumi yang berkesinambungan. Bila jasa ekosistem tidak berfungsi dengan baik makan akan menyebabkan kelangkaan sumber daya yang menimbulkan gangguan sosial berupa bahan pangan atau bahan pendukung kehidupan.
Para pengamat lingkungan hidup berpendapat bahwa perang sipil di Suriah dan Sudan dipicu oleh kekurangan air dan kekurangan makanan. Banyak yang mengatakan bahwa Perang Dunia III akan dipicu karena kurangnya air. Dengan fakta dan kesadaran ini maka masalah lingkungan hidup dapat meningkat menjadi masalah keamanan nasional dan ketertiban dunia. Oleh karena itu fenomena alam global tidak hanya menjadi keprihatinan para ilmuwan dan pecinta lingkungan, tapi meningkat menjadi menjadi isu sentral dalam pembuatan kebijakan global oleh pemimpin negara dan pemimpin agama. Pada Pertemuan Negara Pihak UNFCCC COP 21 (United Nation Framework on Climate Change, Conference of the Parties) di Paris pada tahun 2015, 197 negara menandatangani perjanjian, dimana 100 negara telah eratifikasinya pada COP 22 tahun 2016 di Marrakesh.
Persetujuan Paris merupakan tonggak sejarah dimulainya paradigma baru penanganan perubahan iklim secara internasional yang sudah lebih dari 20 tahun untuk meningkatkan upaya-upaya percepatan penanganan berbagai dampak perubahan iklim yang merubah dari ancaman menjadi peluang dan manfaat bagi manusia di planet bumi. Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pada masa pra-industrialisasi; dan dengan ambisi untuk melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu sebesar 1,5°C.
Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris ini sehingga bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing, serta memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang.
Indonesia dapat memetik beberapa manfaat seperti peningkatan perlindungan wilayah yang rentan, dengan kesadaran akan ancaman berbagai dampak negatif tersebut, maka upaya-upaya pengendalian perubahan iklim akan menjadi prioritas, untuk diperhatikan juga manfaat penguatan komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, rendah emisi dari berbagai sektor, upaya pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat. Begitu pula manfaat hak suara dan peran serta dalam pengambilan keputusan, dalam pengembangan modalitas, prosedur dan penetapan pedoman pelaksanaan serta dalam aktualisasi dan implementasi pengendalian perubahan iklim; serta manfaat akan akses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka tata kelola yang berkelanjutan.
Masalah sosial Indonesia berupa kerusakan lingkungan dan pengentasan kemiskinan, menjadi lebih penting karena masyarakat yang paling terpengaruh oleh perubahan lingkungan alam adalah mereka yang tinggal di daerah miskin dan yang biasanya paling sedikit memberikan andil terhadap masalah lingkungan. Masalah mereka muncul karena kehidupan mereka sangat tergantung dari sumber daya alam, baik pertanian maupun perikanan yang sangat tergantung dari cuaca yang saat ini menjadi sangat ekstrim akibat perubahan iklim dan pemanasan global..
Mengingat dampak negatif dari perubahan iklim bagi umat manusia, pemuka lintas agama seluruh dunia telah mendesak semua Kepala Negara untuk segera menandatangani ratifikasi Perjanjian Paris. Adopsi Perjanjian Paris membuka jalan menuju transformasi ekonomi global yang rendah karbon dan ramah lingkungan. Kolaborasi global semua bangsa membuktikan kesamaan nilai-nilai yang jauh lebih besar daripada perbedaan dari sudut kebangsaan dan keagamaan. Ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab kolektif oleh semua masyarakat dunia jauh lebih kuat daripada keserakahan dari beberapa gelintir individu. Fakta bahwa ekonomi, lingkungan, masyarakat, keuangan, dan lembaga tidak bisa terlepas dari nilai-nilai moral dan etika
Perubahan iklim menumbuhkan rasa kekeluargaan global serta pendalaman spiritual. Setiap tindakan untuk melindungi dan menjaga semua makhluk menghubungkan kita satu sama lain, memperdalam dimensi spiritual dari kehidupan kita serta hakikat hubungan manusia dengan bumi. Bumi bukan sumber daya untuk dieksploitasi sekehendak manusia. Manusia berkewajiban menjaga dan memakmurkan bumi dengan segala isinya. Umat manusia harus bersatu dengan harapan bersama yang timbul dari kepercayaan kita masing-masing, untuk merawat bumi dan semua kehidupan. Masalah kemanusaiaan ini telah di respons oleh seluruh umat beragama dunia melalui pernyataan baik tiap agama maupun pernyataan bersama lintas agama.
Perubahan iklim berbasis keagamaan di Indonesia direspon oleh organisasi lintas agama melalui deklarasi Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi (Siaga Bumi) yang dicanangkan pada 2015. Krisis Lingkungan Hidup dengan berbagai manifestasinya seperti perubahan iklim dan pemanasan global sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai obyek bukan subyek dalam kehidupan semesta. Maka, penanggulangan terhadap masalah yang ada (environmental and climate solution) haruslah dengan pendekatan moral. Pada titik inilah agama harus tampil berperan melalui kolaborasi lintas agama, dan itu perlu dimulai dari Rumah Ibadah masing-masing. Keberhasilan menciptakan Rumah Ibadah yang ramah adalah penjelmaan dari hati bersih dan pikiran jernih umat beragama. Langkah ini pendekatan moral untuk pembangunan berkelanjutan dengan makna. Di sini peran agama sangat penting untuk dapat menyampaikan kepada umatnya baik secara lisan keagamaan maupun contoh langsung oleh para pemuka agama melalui rumah ibadahnya masing-masing.

Deforestasi adalah merupakan penyumbang emisi terbesar di Indonesia, salah satunya adalah dari kejadian kebakaran hutan tahunan yang sudah berlangsung lebih kurang 18 tahun. Pada 13 September 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Majelis Ulama Indonesia bersama-sama meluncurkan fatwa MUI no. 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya. Hal ini berkenaan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dan sebelumnya yang mengakibatkan bencana asap yang mengancam aspek-aspek kehidupan manusia pada tingkat lokal, nasional, regional bahkan global seperti kerugian ekonomis, ekologis, politis, sosial, kesehatan dan kematian. Terhadap fakta tersebut, muncul pertanyaan tentang hukum syariah melakukan pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Oleh karenanya dipandang perlu penetapan fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya untuk dijadikan pedoman masyarakat luas.
Fatwa ini ditetapkan berdasarkan hasil workshop, kunjungan lapangan, rapat dan kajian seksama oleh MUI bersama Kementrian LHK dan seluruh pemangku kepentingan mulai tanggal Maret sampai Juli 2016. Berdasarkan hasil kajian beberapa pihak dapat dipastikan bahwa 99% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi karena adanya campur tangan manusia dengan cara membakar hutan dan lahan untuk dimanfaatkan. Fatwa MUI ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang merupakan kegiatan inti dari pengendalian karhutla. Fatwa ini menetapkan mengharamkan perbuatan pembakaran yang menimbulkan kemudharatan, termasuk perbuatan memfasilitasi, membiarkan dan mengambil keuntungan atasnya. Namun apabila terjadi karhutla maka kemudharatan tersebut harus dihilangkan dengan cara memadamkannya. Peningkatan kesadaran masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan peran ulama serta masyarakat yang mayoritas muslim dalam menciptakan negeri yang asri, nyaman, aman sentosa: baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghafur.

Penulis: Dr. Hayu Prabowo (Ketua Lembaga PLH & SDA MUI)

 

Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia