/Penyaluran Perdana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Fasilitas Air & Sanitasi Masyarakat

Penyaluran Perdana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Fasilitas Air & Sanitasi Masyarakat

Penyaluran Perdana ZISWAF untuk Pembangunan Fasilitas Air & Sanitasi Masyarakat
Penyaluran Perdana ZISWAF untuk Pembangunan Fasilitas Air & Sanitasi Masyarakat

Penyaluran Perdana ZISWAF untuk

Pembangunan Fasilitas Air & Sanitasi Masyarakat

 Oleh: Dr. Hayu Prabowo

Pada 1 September 2016 di Kampung Panunggangan, RT 01/01, desa Peusar, Panongan, Tangerang, Banten, Majelis Ulama Indonesia, Kementrian Kesehatan RI, BAPPENAS, UNICEF dan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia telah memprakarsai penyaluran pendanan program penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk pembangunan fasilitas air & sanitasi masyarakat. Program ini merupakan penerapan fatwa MUI No.001/MUNAS-IX/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.
Sebagai penerima zakat (mustahik) pada program ini adalah pasangan pak Mulis dan bu Yati selaku anggota koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI). Kopsyah BMI adalah pionir dalam pembiayaan komersial air dan sanitasi untuk anggotanya sejak 2009 untuk lebih 3500 fasilitas namun belum pernah memberikan pendanaan ZISWAF. Ibu Yati berjualan daun pisang dan pak Mulis berjualan pilahan sayuran yang telah dibuang untuk menghidupi 11 anak nya. Karena akses air yang susah pasangan ini telah endapatkan skim investasi Mikro Tata Air di Kopsyah BMI dengan cara mencicil sebanyak 200 kali dan hingga kini sudah melunasi cicilan ke 40. Pasangan ini menempati rumah kecil berdinding bambu dan berlantai tanah dengan isi 6 keluarga dengan total penghuni 21 orang dalam satu rumah. Karena keterbatasan ekonomi, selama lebih dari setengah abad, dirinya dan keluarganya tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Sehingga, saat hendak membuang air besar atau kecil harus berlarian di kebun atau semak belukar yang tidak jauh dari kediamannya atau Dolbon (Modol di Kebon: Bahasa Sunda).
Pada saat yang sama, di Pondok Pesantren Al Amanah, di jalan Raya Wonogiri – Ponorogo km 24, desa Sempon, Pandeyan, Jatisrono, Wonogiri, Jawa Tengah, sedang dilakukan pembangunan fasilitas air untuk masyarakat menggunakan dana wakaf. Dalam hal ini sumur, tangki, serta pipa induk akan dibangun dengan dana wakaf di tanah wakaf ponpes. Sambungan dari pipa induk kerumah untuk masyarakat miskin (mustahik) akan menggunakan dana zakat, namun bagi masyarakat yang mampu akan menggunakan pembiayaan komersial.
Pada program kesehatan masyarakat untuk pembangunan air dan sanitasi, Pemerintah mengadopsi pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pengertian “Berbasis Masyarakat” adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyediakan sendiri pendanaan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi secara mandiri. Karena umumnya masyarakat yang mempunyai masalah air dan sanitasi adalah masyarakat kurang mampu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf (ZISWAF) Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Penetapan fatwa ini menunjukan komitmen para ulama untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah, tidak hanya dalam aspek sosialisasi dan pendidikan kesehatan tapi juga membuka peluang agar masyarakat miskin dapat mengakses pendanaan baik komersial maupun sosial untuk individu maupun untuk fasilitas komunal yang diperlukan sekelompak masyarakat. Selain itu diharapkan pembangunan kesehatan ini juga menumbuhkan pemberdayaan masyarakat untuk menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Agar pengelolaan dana ZISWAF lebih memberikan manfaat yang lebih luas, MUI memandang perlunya melibatkan Koperasi Syariah (Kopsyah). Lembaga ini tidak hanya mengumpulkan, menyediakan pendanaan, namun juga sekaligus melakukan pembinaan anggotanya dan masyarakat yang sejalan dengan prinsip syariah. Kopsyah atau sebelumnya dikenal dengan istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (Mu’awadat) ataupun (ii) dana non-komersil (Tabarru’at) dari harta ZISWAF yang ditujukan untuk kaum dhuafa.
Selain menyediakan pendanaan, komunikasi kopsyah bersifat dua arah, fleksibel, dan mempunyai daya bina/edukasi serta daya rangkul yang berkesinambungan kepada para anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk individu maupun Usaha Kecil Mikro (UKM), khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip STBM yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi pemerintah.
Skema pendanaan melalui koperasi syariah ini juga sejalan dengan rekomendasi Water and Sanitation Program (WSP) Worldbank. Berdasarkan hasil kajian program pemerintah untuk air dan sanitasi sejak tahun 2005, WSP menyimpulkan bahwa perlunya penciptaaan lingkungan yang kondusif (enabling environment) untuk akses pembiayaan melalui perbankan yang disertai dengan pembinaan masyarakat. Karena umumnya masyarakat yang memerlukan air dan sanitasi adalah rakyat miskin yang tidak dapat mengakses perbankan (tidak bankable), maka skema pendanaan koperasi syariah yang menyediakan dana komersil dan dana sosial (ZISWAF) akan memungkinkan masyarakat, khususnya rakyat miskin, dapat memperoleh pembiayaan untuk mengakses air dan sanitasi. Disamping pembiayaan individual, koperasi syariah juga memungkinkan pendanaan bagi masyarakat pengelola fasilitas air dan sanitasi komunal yang dibangun pemerintah guna perawatan dan pengembangan fasilitas yang sudah ada.

Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia