/Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih & Sanitasi Bagi Masyarakat
wakaf-air-bersih

Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih & Sanitasi Bagi Masyarakat

Penerapan Fatwa MUI
Pendayagunaan ZISWAF Untuk Pembangunan Sarana

Air Bersih & Sanitasi Bagi Masyarakat

Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo

 

  1. PENDAHULUAN

Mengacu pada data organisasi kesehatan dunia (WHO), ada berbagai jenis penyakit yang disebabkan penyakit yang ditularkan langsung melalui air (water borne desease). Saat ini, lebih dari 50 juta penduduk Indonesia masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS), dampaknya begitu luar biasa bagi anak-anak. Pneumonia, diare dan komplikasi neonatal adalah pembunuh utama anak-anak. Dampak lain dari buruknya sanitasi adalah kerugian ekonomi, dimana pada tahun 2006 perkiraan kerugian tersebut mencapai Rp 56 triliun. Kerugian tersebut termasuk hilangnya pendapatan karena tidak masuk kerja (hilangnya waktu produktif), menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pengobatan dan pengolahan air baku.

Berdasarkan data dari BAPPENAS, biaya yang dibutuhkan Negara untuk mencapat taget Akses Universal Air dan Sanitasi (100% akses air minum, 0% daerah kumuh, 100% layanan sanitasi) pada 2019 adalah sebesar 273,3 trilyun rupiah. Namun kemampuan Negara untuk mengalokasikan biaya peningkatan dan perbaikan akses air bersih dan sanitasi dalam infrastruktur APBN ataupun APBD diperkirakan hanya sebesar 28,5 trilyun rupiah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah RI telah mengembangkan banyak program dengan beberapa pendekatan, salah satunya adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pengertian “Berbasis Masyarakat” dalam STBM adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyediakan sendiri pendanaan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi secara mandiri.

Pengalaman empiris membuktikan bahwa keuangan mikro dapat meningkatkan akses pelayanan sanitasi dan air minum di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini merupakan potensi yang signifikan untuk dikembangkan guna meningkatkan akses pembiayaan yang diperlukan masyarakat. Sungguhpun demikian, pelayanan akses sanitasi dan air minum melalui kredit mikro masih memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keberlanjutannya, yaitu konsistensi penyandang dana baik dari pihak perbankan maupun koperasi (Lembaga Keuangan Mikro), kepedulian Pemerintah Daerah, Pengembagan SDM seperti pengusaha sanitasi, pengembangan skema kredit mikro di tingkat PDAM, serta dukungan dari Pemerintah Pusat.

Mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.

Penetapan fatwa ini memungkinkan masyarakat mengakses pendanaan pembangunan sarana air dan sanitasi melalui Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya dikenal dengan istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). KSPPS memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (Mu’awwadhat) ataupun (ii) dana non-komersil (Tabarru’aat) dari harta ZISWAF.

Selain menyediakan pendanaan, KSPPS juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya. Sehingga KSPPS tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk masyarakat maupun UKM (khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi).

 

Pemberdayaan Wakaf untuk Penyediaan Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Amanah UU 41/2004 tentang Wakaf bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Raditya Sukmana (2016) menyoroti tentang wakaf uang dalam UU 41/2004 yang selanjutnya diatur dalam PP No 42 tahun 2006, dimana wakaf uang harus disetor di bank syariah yang telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf uang yang disetorkan ke LKS-PWU merupakan dana titipan dengan akad wadi’ah pada rekening nazhir wakaf uang yang ditunjuk oleh wakif.  Bagi perbankan syariah hal ini sangatlah menguntungkan karena:

  1. Dana wakaf uang merupakan dana dengan zero cost of fund atau biaya dana nol. Berbeda dengan dana pada tabungan atau deposito yang mengharuskan bank untuk membayar sejumlah bagi hasil untuk mendapatkan dana nasabah, dana wakaf uang adalah sumber dana yang tidak perlu adanya bagi hasil bagi nasabah.
  2. Setiap keuntungan yang didapatkan oleh Nazhir wakaf uang dari proyek-proyek yang dibiayai dana wakaf uang juga akan dinikmati oleh bank syariah karena nazhir diharuskan mengelola dana wakaf uang pada produk LKS atau dengan pembiayaan menggunakan akad mudharabah muqayyadah atau bagi hasil antara bank syariah dan Nazhir. Artinya, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil yang besar karena biaya dana yang dikeluarkannya adalah nihil.
  3. Jangka waktu wakaf uang yang dapat berlangsung hingga selamanya, sehingga akan menguntungkan perbankan dari sisi likuiditas.

Oleh karenanya skema wakaf uang ini menimbulkan kritik.

  1. Pertama, dana wakaf uang harus mengendap dulu di bank sehigga tidak dapat langsung digunakan oleh Nazhir untuk membiayai proyek-proyek produktif. Apabila Nazhir wakaf uang ingin mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, maka Nazhir wakaf uang tersebut harus mengajukan proposal selayaknya seorang nasabah umumnya yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Tentu, pengajuan pembiayaan dari dana wakaf uang akan memakan waktu. Belum lagi, ditambah dengan ketentuan bahwa wakaf uang tersebut harus diinvestasikan pada produk-produk LKS dan instrumen-instrumen, sehingga akan ada bagi hasil antara bank syariah dan Nazhir. Konsekuensinya manfaat dari pengelolaan dana wakaf uang tidak bisa optimal diterima oleh Nazhir dan mauquf ‘alaih atau penerima manfaat wakaf.
  2. Kedua, bank syariah sebagai sebuah bisnis di bidang jasa keuangan tentu menginginkan proyek yang berpotensi mendatangkan keuntungan yang besar agar mendapatkan bagi hasil yang besar. Hal ini akan memperkecil kemungkinan penyaluran dana wakaf bagi proyek-proyek bisnis berskala UMKM yang umumnya meminta pembiayaan dengan nominal kecil dan jumlahnya sangat banyak. Ini tentu merepotkan bank syariah yang memiliki SDM account officer yang tidak banyak. Akibatnya, dana wakaf uang untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat secara riil akan terhalangi karena inefisiensi dalam koordinasi pembiayaannya.

Dalam pembangunan sarana air dan sanitasi, KSPPS dapat berperan:

  1. Dalam pengumpulan dana wakaf uang, KSPPS yang umumnya dibangun atas dasar kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat sekitar akan dapat menjaring wakaf uang dari masyarakat dengan nominal wakaf uang yang kecil sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
  2. Dalam penyaluran dana wakaf uang KSPPS akan :
    1. mendapatkan sumber dana pembiayaan yang sangat murah karena dana wakaf uang tidak memiliki biaya modal mengingat dana wakaf merupakan dana abadi, sehingga margin pembiayaan dapat dikurangi.
    2. langsung menyentuh sektor riil dan mikro karena KSPPS adalah lembaga keuangan syariah yang sangat dekat dengan kalangan masyarakat mikro dan sektor riil di sekitarnya, sehingga manfaat ekonomi wakaf dapat lebih dirasakan.

 

  1. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan pemberdayaan dan penggembangan wakaf produktif bagi koperasi syariah melalui kerja sama kemitraan, khususnya dalam penerapan fatwa guna mendukung program pemerintah dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam penyediaan fasilitas air dan sanitasi. Dengan demikian tujuan dari semiloka adalah:

  1. Mendaptkan penjelasan mengenai tata cara penghimpunan dan penyaluran dana wakaf tunai saat ini;
  2. Memberikan arahan mengenai tata cara penghimpunan dan penyaluran dana wakaf tunai melalui koperasi syariah, khususnya dalam pembangunan sarana akses air dan sanitasi;
  3. Merumuskan langkah-langkah praktis lanjutan oleh pemangku kepentingan.