/Water Revolution: Menyusun Peta Jalan Bersama

Water Revolution: Menyusun Peta Jalan Bersama

Pada tanggal 6 – 8 September 2017, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) telah menyelenggarakan agenda tahunannya berupa pameran dan forum air minum dan air limbah, Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2017 di Makassar.

PERPAMSI mengemban tugas utama untuk mendorong peningkatan kinerja anggota di segala aspek guna menghadapi tantangan dan meningkatkan pelayanan air minum bagi rakyat Indonesia. Dalam seminar dengan topik “Water Revolution: Menyusun Peta Jalan Bersama”  menyoroti masalah mengenai capaian di sektor penyediaan air minum Indonesia masih belum dapat dikatakan menggembirakan. Pemerintah telah mengakui beberapa kegagalan pendekatan yang diambil di masa lalu dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), namun terobosan besar yang signifikan belum juga muncul untuk secepatnya mengatasi kendala dan mempercepat penyediaan akses universal air minum dan sanitasi. Indonesia memerlukan visi besar, perubahan fundamental, langkah-langkah cepat dan nyata.

Seminar PERPAMSI ini berkesinambungan dengan pembahasan dalam Focus Group Discussion “Menuju Kedaulatan Air dengan Wakaf: Menegakkan Amanat Konstitusi dan Syariat Islam” pada, 28 Juli 2017 yang diinisiasi oleh Lembaga Pemulaiaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, Majelis Ulama Indonesia. FGD tersebut menyoroti masalah pemenuhan akses air dan sanitasi saat ini yang terkandala mengenai dua hal pokok, yaitu legislasi dan finansial.

Pada Seminar IWWEF tersebut  Prof. Emil Salim menyampaikan paparan dengan topik “Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan” yang intinya menyoroti mengenai kritisnya penyediaan air minum dikarenakan kebutuhan yang meningkat lebih tinggi dari pasokan yang tersedia dikarenakan:

  1. Meningkatnya jumlah penduduk, terjadinya urbanisasi yang menyebabkan terkonsentrasinya kebutuhan air serta pola perilaku yang boros air. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan juga kebutuhan air untuk pertanian dan industri, yang makin memperparah kondisi yang ada.
  2. Memburuknya kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan air akibat dari pencemaran lingkungan serta rusaknya ekosistem. Karena kurangnya pasokan PDAM, maka penduduk dan industri mengambil air tanah yang memperparah kerusakan alam.
  3. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah. Hingga sekarang belum ada blue print penyediaan air minum untuk Indonesia.
  4. Rendahnya perhatian Pemerintah terhadap penyediaan air untuk masyarakat ditunjukkan dengan belum adanya prioritas dalam diskusi sidang kabinet serta dari rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan sarana air. Dalam nota keuangan 2018, Pemerintah memandang risiko fiskal penjaminan bahwa PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit usaha jatuh tempo pada perbankan perlu dikaji (i) Tingginya tingkat kehilangan air Non Revenue Air; (ii) Tinginya biaya operasional; (iii) Manajemen internal PDAM yang kurang handal; (iv) Penetapan tarif air minum oleh Pemda dibawah harga ekonomi. Ashari Mardiono, Direktur Eksekutif PERPAMSI membantah bahwa pandangan Pemerintah tersebut tidak sepenuhnya betul dan perlu membuat klarifikasi dengan pemerintah.

Dr. Hayu Prabowo, menyampaikan paparan mengenai “Pembiayaan Berbasis Wakaf untuk Air dan Sanitasi” yang menyoroti mengenai langkah-langkah sinergis dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat melakukan Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resource Management – IWRM), yaitu suatu proses meningkatkan pengembangan dan pengelolaan air, lahan dan sumber daya yang terkoordinir demi tercapainya (i) kesejahteraan ekonomi dan sosial yang maksimum; (ii) dengan cara yang adil dan (iii) secara mutlak mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

Ajaran Islam sangat memperhatikan air. Menempatkan air bukan sekadar sebagai minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kehidupan semua makhluk, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah seperti shalat, baca al-Qur’an, thawaf, dan sejenisnya yang mengharuskan pelakunya suci dari segala hadas dan najis. Fiqh menetapkan bahwa alat suci dari hadas dan najis yang paling utama dan terpenting adalah air, melalui wudlu atau mandi (ghusl).

Pelaksanaan IWRM di Indonesia menghadapi 2 tantangan yaitu, pertama, Legislasi  atas pembatalan secara keseluruhan UU 7/2004 oleh MK pada tahun 2015 yang hingga saat ini pembahasan RUU tentang Sumberdaya Air belum juga tuntas, padahal PP yang berlaku saat ini masih berdasarkan UU 7/2004. Akibatnya pengelolaan air yang kewenangannya terdistribusi kepada terlalu banyak lembaga, menyebabkan Indonesia kehilangan orientasi kolektif dalam membangun akses air minum masyarakat. Disaat terjadi krisis air yang berulang, tak satupun lembaga negara yang bisa dimintai pertanggung jawaban. Oleh karenanya perlu dilakukan tindaklanjut oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan amanah konsitusi dimana air harus dikembalikan ke domain publik, dikelola untuk kesejahteraan orang banyak.

Kedua, disamping masalah legislasi tersebut diatas, pemerintah juga menghadapi kendala pendanaan untuk pembangunan bidang air minum. Berdasarkan BAPPENAS dalam jangka waktu 2015-2019, pembangunan air minum membutuhkan Rp. 275T, sedangkan untuk sanitasi kebutuhannya adalah Rp. 273,7T. Indonesia merupakan Negara dengan proporsi pendanaan sektor air minum dan sanitasi terendah di dunia, yaitu kurang dari 1% dari APBN atau sekita 0,2% dari PDB. Oleh karenanya BAPPENAS mendorong pola kolaborasi pendanaan lainnya diantaranya melakukan Nota Kesepahaman dengan MUI, BWI dan BAZNAS terkait penerapan Fatwa MUI No. 001/MUKNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.

Dikarenakan permasalahan legislasi dan pembiayaan tersebut diatas, PERPAMSI menghadapi permasalahan terkait (i) Regulasi, disharmoni regulasi (ii) Ketersediaan Air Baku, Ketimpangan 3K: Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas), (ii) Kelembagaan, tidak ada kejelas peran kelembagaan, dan (iii) Pembiayaan, penyelesaian hutang & aset, tarif dan investasi.

Menanggapi masalah pembiayaan berbasis wakaf, pengelolaan aset wakaf di Indonesia saat ini belum optimal. Lebih dari 90% pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia masih dimanfaatkan hanya untuk masjid, pemakaman umum, dan madrasah/pesantren – “Asset Rich Cash Poor”. Berdasarkan data kemenag potensi wakaf Indonesia berupa lahan adalah sekitar Lahan: ±436.000 hektar – 66% bersertifikat  dan potensi wakaf Uang sebesar Rp. 7 Trilyun per tahun, namun  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat  dari Desember 2013 hingga akhir 2016, Wakaf Tunai baru terkumpul Rp 148.5 M.

Kebutuhan pembiayaan PDAM bisa ditawarkan kepada pewakaf melalui mekanisme pasar, dimana siapa yang memiliki akses ke sumber air terbaik akan mempunyai akses kapital. Hasil dari wakaf ini akan diberikan Mauquf ‘alaih (Penerima manfaat harta wakaf) yaitu masyarakat luas. Ada beberapa beberapa model waqaf mata air yang dapat dilakukan perbankan syariah, pasar modal maupun urun dana (crowd funding atau ta’awun).

Pembiayaan melalui perbankan dapat dilakukan karena bank merupakan Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU), namun perannya saat ini sangat terbatas. Peran bank akan dapat ditingkatkan apabila bank dapat bertindak sebagai Nazhir. Sedangkan, pembiayaan melalui pasar modal dapat dilakukan melaku 2 skema yaitu: (i)  Wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan (ii) Wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf.

Pembiayaan melalui crowd funding telah lebih umum dilakukan di masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital dimana penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial mencapai 92 juta orang. Melalui media sosial ini dimungkinan sosialisasi program lebih mudah menjangkau kebanyak umat karena masih rendahnya program/proyek wakaf produktif yang ditawarkan ke masyarakat, khususnya untuk air dan sanitasi.

Untuk mendukung pembiayaan melalui crowd funding, MUI telah membentuk Dai Sanitasi yang berperan pendampingan masyarakat yang bertujuan untuk:

  1. Mengembangkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya akses air bersih dan sanitasi dan mampu secara mandiri memenuhi pembangunannya;
  2. Mendorong percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pendayagunaan dana ZISWAF. Sehingga tujuan utama dari syariat ZISWAF dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (maslahah ammah) dapat terwujud secara berkesinambungan.

Program Dai Sanitasi ini telah diluncurkan pada Maret 2017 oleh MUI. Hingga saat ini, melalui  program ini telah dikumpulkan harta Zakat dan Wakaf sekitar Rp. 600 juta untuk (i) pembangunan air dan sanitasi dhuafa di Tangerang Selatan dan Wonogiri (ii) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum pedesaan (PAM desa) dengan menggunakan harta wakaf untuk pemboran sumur dan saluran induk yang dikelola oleh pondok pesantrean Al Amanah Sempon, Wonogiri dan (iii) pembangunan biogas di Pondok Pesantren Azzikra, Bogor untuk mengelola limbah cair santri dan masjid yang sebelumnya dibuang ke sungai.

Program dai sanitasi ini mendukung program pemerintah dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Oleh karenanya program ini mendapat dukungan Kementrian Kesehatan untuk 8 kabupaten di Jawa Tengah dan selanjutnya akan dikembangkan ke untuk seluruh Indonesia pada tahun 2018.

Melalui beberapa seminar pemberdayaan wakaf produktif, terlihat jelas bahwa Industri lembaga keuangan syariah, OJK & Bank Indonesia sangat mendukung realisasi program-program wakaf produktif, salah satunya dengan telah diluncurkannya Sukuk Berbasis Wakaf oleh BI, Kemenkeu dan BWI pada Oktober 2016 lalu.

Sekarang saat nya PERPAMSI mengusulkan proyek yang kemungkinan dapat didanai menggunakan harta wakaf ini.

Penulis: Dr. Hayu Prabowo – Ketua Lembaga PLH & SDA MUI