/Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih & Sanitasi Bagi Masyarakat

Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih & Sanitasi Bagi Masyarakat

Penerapan Fatwa MUI 

Pendayagunaan Zakat Untuk Pembangunan Sarana  

Air Bersih & Sanitasi Bagi Masyarakat

Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo

 

  1. PENDAHULUAN

Mengacu pada data organisasi kesehatan dunia (WHO), ada berbagai jenis penyakit yang disebabkan penyakit yang ditularkan langsung melalui air (water borne desease). Saat ini, lebih dari 50 juta penduduk Indonesia masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS), dampaknya begitu luar biasa bagi anak-anak. Pneumonia, diare dan komplikasi neonatal adalah pembunuh utama anak-anak. Dampak lain dari buruknya sanitasi adalah kerugian ekonomi, dimana pada tahun 2006 perkiraan kerugian tersebut mencapai Rp 56 triliun per tahun, dari hilangnya waktu produktif, menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pengobatan dan pengolahan air baku.

Berdasarkan data dari BAPPENAS, biaya yang dibutuhkan Negara untuk mencapat taget Akses Universal Air dan Sanitasi (100% akses air minum, 0% daerah kumuh, 100% layanan sanitasi) pada 2019 adalah sebesar 273,3 trilyun rupiah. Namun kemampuan Negara untuk mengalokasikan biaya peningkatan dan perbaikan akses air bersih dan sanitasi dalam infrastruktur APBN ataupun APBD diperkirakan hanya sebesar 28,5 trilyun rupiah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah RI telah mengembangkan program melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pengertian “Berbasis Masyarakat” dalam STBM adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyediakan sendiri pendanaan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi secara mandiri.

Pengalaman empiris membuktikan bahwa keuangan mikro dapat meningkatkan akses pelayanan sanitasi dan air minum di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini merupakan potensi yang signifikan untuk dikembangkan guna meningkatkan akses pembiayaan yang diperlukan masyarakat. Sungguhpun demikian, pelayanan akses sanitasi dan air minum melalui kredit mikro masih memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keberlanjutannya, yaitu konsistensi penyandang dana baik dari pihak perbankan maupun koperasi (Lembaga Keuangan Mikro), kepedulian Pemerintah Daerah, Pengembagan SDM seperti pengusaha sanitasi, pengembangan skema kredit mikro di tingkat PDAM, serta dukungan dari Pemerintah Pusat.

Mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.

Penetapan fatwa ini memungkinkan masyarakat mengakses pendanaan pembangunan sarana air dan sanitasi melalui Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya dikenal dengan istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). KSPPS memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (Mu’awadat) ataupun (ii) dana non-komersil (Tabarru’at) dari harta ZISWAF.

Selain menyediakan pendanaan, KSPPS juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya. Sehingga KSPPS tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk individu maupun UKM (khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi).

Kementrian Kesehatan telah menyelenggarakan sosialisasi penerapan Fatwa ini  yang melibatkan seluruh provinsi di Indonesia pada tiga regional yaitu Indonesia Barat (Sumatra, Kepri & Babel), Tengah (Jawa & Sumatra), Timur (Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku & Papua). Peserta sosialisasi terdiri dari Dinas Kesehatan provinsi, Bappeda, serta seluruh perwakilan MUI propinsi.

Beberapa hal yang muncul dari diskusi sosialisasi penerapan fatwa adalah diperlukannya membangun sinergitas antara pemerintah bersama badan amil zakat, badan wakaf dan ulama di tingkat pusat dan daerah guna dapat menentukan daerah sasaran dan dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Hal lainnya adalah peserta memandang bahwa dana zakat dan wakaf dapat saling melengkapi terutama dalam hal meningkatkan akses dan penjaminan pembiayaan melalui koperasi syariah, baik untuk sarana air dan sanitasi individual maupun komunal.

 

Pendayagunaan Zakat untuk Penyediaan Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat

Amanat UU nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sehubungan dengan keterkaitan beberapa lembaga dalam penerapan fatwa ini perlu dilakukan pembahasan untuk mendapatkan titik temu dari para pihak yang terkait sehingga mempermudah dan mempercepat penerapan fatwa MUI ini guna mencapai kemaslahatan umat. Hal ini mengingat karena semua pihak mempunyai tujuan yang sama yaitu memecahkan permasalahan sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini. Pembahasan dilakukan baik dari pandangan syariat Islam maupun dari ketetapan hukum negara yang berlaku, khususnya dalam memenuhi pendanaan untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin.

 

  1. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan pemberdayaan dan pengembangan zakat bagi koperasi syariah melalui kerja sama kemitraan, khususnya dalam penerapan fatwa guna mendukung program pemerintah dalam penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi. Dengan demikian tujuan dari kegiatan ini adalah:

  1. Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara penghimpunan dan penyaluran dana zakat saat ini yang sejalan dengan pandangan syariat Islam dan ketetapan hukum negara yang berlaku;
  2. Memberikan arahan mengenai tata cara penghimpunan dan penyaluran dana zakat melalui koperasi syariah, khususnya dalam pembangunan sarana akses air dan sanitasi masyarakat;
  3. Merumuskan langkah-langkah praktis lanjutan oleh pemangku kepentingan.